Berita

Usulan Tes Narkoba dan Kejiwaan bagi Kapolres, Partai X Soroti Transparansi dan Akuntabilitas Polri

Komisi III DPR RI mengusulkan agar setiap Kapolres di Indonesia menjalani tes narkoba dan pemeriksaan kejiwaan sebagai bagian dari seleksi serta evaluasi kinerja kepolisian. Usulan ini muncul sebagai respons atas berbagai kasus pelanggaran etik dan tindak pidana yang melibatkan aparat kepolisian belakangan ini, salah satunya terkait dugaan kasus pelecehan dan kekerasan seksual yang dilakukan mantan Kapolres Ngada, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja terhadap anak di bawah umur.

Menanggapi hal tersebut, Partai X sejatinya menyambut baik gagasan ini namun menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus diterapkan secara efektif, efisien, dan transparan. Sebagai bagian dari pemerintah, Polri memiliki kewajiban untuk menjaga kepercayaan publik dengan memastikan integritas dan profesionalisme setiap anggotanya.

Pentingnya Transparansi dalam Reformasi Kepolisian

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menekankan, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut institusi kepolisian harus memiliki dampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar formalitas administratif.

"Tes narkoba dan kejiwaan bagi Kapolres adalah langkah positif, tetapi harus disertai dengan mekanisme evaluasi yang transparan serta sanksi tegas bagi pelanggar. Jika tidak, kebijakan ini hanya akan menjadi pencitraan tanpa perbaikan sistemik," ujarnya.

Partai X menyoroti, pengawasan terhadap aparat penegak hukum tidak boleh tebang pilih. Dal artian, hal tersebut harusnya dilakukan ke semua tingkatan jajaran POLRI tanpa terkecuali.

Prinsip efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam menjalankan kewenangan negara harus menjadi pegangan utama dalam reformasi kepolisian. “Jangan hanya fokus di tingkat Kapolres, tetapi juga harus diterapkan di level Polda hingga Mabes Polri," imbuhnya.

Kepolisian sebagai Bagian dari Pemerintahan yang Wajib Akuntabel

Berdasarkan prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan dan menjalankannya demi keadilan dan kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, Polri sebagai bagian dari pemerintahan harus menjalankan tugasnya dengan berwibawa, transparan, dan profesional.

“Ketika rakyat memberi kewenangan kepada pemerintah, termasuk kepada Polri, maka itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Institusi ini tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang justru merugikan rakyat,” tegas Rinto.

Partai X juga mengingatkan negara yang berdaulat adalah negara yang mampu menjalankan kewenangannya secara efektif dan transparan, sehingga rakyat merasa aman dan percaya terhadap sistem hukum yang berlaku.

Dukungan untuk Reformasi Menyeluruh

Lebih jauh, Rinto menyatakan, tes narkoba dan kejiwaan ini bukan hanya berlaku bagi Kapolres, tetapi diperluas hingga ke tingkat pimpinan kepolisian. Selain itu, kebijakan ini harus diiringi dengan reformasi menyeluruh dalam sistem perekrutan, promosi, dan pengawasan internal di tubuh Polri.

"Kami tidak ingin hanya melihat perubahan kosmetik, tetapi perubahan nyata yang berdampak bagi kesejahteraan rakyat. Reformasi kepolisian adalah bagian dari upaya menciptakan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera, sebagaimana yang menjadi tujuan utama negara menurut prinsip Partai X," pungkas Rinto.