Berita

Usulan Tambah Dana MBG Hingga Rp100 T, Partai X: Jangan Sampai Program Makan Bergizi Jadi Political Crime

Usulan terkait tambahan anggaran sebesar Rp 100 triliun untuk mendukung program makan bergizi gratis (MBG) memicu tanggapan kritis beberapa pihak. Sebelumnya, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) menyebut, dana tambahan ini bakal digunakan untuk menjangkau 82,9 juta penerima program hingga akhir 2025 mendatang.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, mengemukakan pandangannya terkait usulan penambahan dana senilai Rp 100 triliun tersebut. Pihaknya memang mendukung upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan.

Namun, Rinto menegaskan besarnya tambahan anggaran ini memerlukan perencanaan yang jelas dan akuntabilitas tinggi agar tidak menjadi beban ekonomi tanpa hasil nyata.

“Kami sangat menghormati niat pemerintah untuk membantu masyarakat miskin dan rentan. Namun, kami perlu memastikan bahwa kebijakan ini efektif, efisien, dan transparan. Dana sebesar Rp 100 triliun bukan angka kecil. Jika tidak dikelola dengan benar, program ini berpotensi gagal mencapai tujuan utamanya,” ujarnya.

Rinto menekankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap implementasi program yang sudah berjalan. Ia menyoroti pentingnya menjawab sejumlah pertanyaan mendasar sebelum pengajuan tambahan anggaran diterima.

“Apakah program ini sudah tepat sasaran? Bagaimana pengawasan anggarannya? Apakah ada mekanisme untuk meminimalkan risiko penyalahgunaan dana? Jangan sampai kebijakan ini sekadar menjadi proyek populis tanpa hasil nyata bagi rakyat.” katanya.

Rinto juga mengingatkan pemerintah bahwa setiap kebijakan harus berakar pada prinsip keadilan sosial, seperti yang diamanatkan sila kelima Pancasila. Karena itu, pemerintah harus benar-benar bisa memastikan tambahan dana senilai Rp100 triliun tersebut harus dialokasikan dengan tepat sasaran.

“Ini bukan hanya soal memberikan bantuan, tetapi memastikan bahwa bantuan tersebut benar-benar memberdayakan rakyat,” tegasnya.

Lebih jauh, Rinto mengungkapkan, pemerintah dalam hal ini harus memastikan tidak hanya sekadar menambah anggaran, tetapi juga memberikan solusi komprehensif yang berakar pada prinsip keadilan, transparansi, dan kemanusiaan. Menurutnya, diperlukan juga adanya pelibatan lembaga independen untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran.

“Rakyat butuh kepastian bahwa dana ini digunakan untuk mereka, bukan untuk segelintir pihak. Dengan transparansi, kepercayaan rakyat kepada pemerintah dapat terjaga. Transparansi menjadi kata kunci agar rakyat percaya bahwa program ini dijalankan demi mereka, bukan untuk elit,” pungkasnya.