Berita

Usulan Pilkada Ulang Serap Dana Pendidikan dan Kesehatan, Partai X: Kebijakan yang Mengancam Kesejahteraan Rakyat

Usulan Anggota Komisi II DPR RI dari Partai Gerindra, Longki Djanggola untuk menggelar pemungutan suara ulang (PSU) dengan memanfaatkan dana pendidikan dan kesehatan menuai kontroversi. Longki menyebut, sumber anggaran dari kedua sektor tersebut bisa dialokasikan hingga 20 persen untuk pelaksanaan PSU.

“Diskresi kepada daerah untuk menggunakan dana wajib misalnya anggaran pendidikan 20 persen dan kesehatan 10 persen,” ujarnya, dikutip dari CNNIndonesia.com.

Usulan tersebut, sejatinya langsung ditolak oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian yang dengan tegas menyebut pemerintah tidak akan mengorbankan anggaran wajib pendidikan hingga kesehatan untuk PSU.

“Mohon maaf Pak Longki, kita nggak akan mengorbankan yang wajib Pak, yang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, nah itu dampaknya langsung ke masyarakat pak,” katanya.

Tito menjelaskan, jumlah anggaran untuk pelaksanaan Pilkada ulang 2024 diturunkan dari usulan semula mencapai Rp1 tirliun menjadi Rp719 miliar. Hal ini berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran.

Menanggapi hal ini, Partai X menilai usulan anggaran pendidikan dan kesehatan untuk dimanfaatkan sebagai penyelenggaraan Pilkada ulang bisa merugikan rakyat, terutama dalam aspek kesejahteraan dasar.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengingatkan, pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, mengalihkan dana pendidikan dan kesehatan untuk kepentingan-kepentingan tersebut jelas bertentangan dengan tugas mulia tersebut.

"Ini bukan hanya soal kebijakan anggaran, tapi soal komitmen pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar rakyat," tegasnya.

Tolak Tegas demi Kesejahteraan Rakyat

Partai X menegaskan, usulan anggota Partai Gerindra tersebut bertentangan dengan prinsip dasar pemerintahan yang harus efektif, efisien, dan transparan. Berdasarkan prinsip Partai X, pemerintah adalah sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan. Oleh karena itu, segala bentuk kebijakan yang mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan tidak dapat dibenarkan.

Rinto menyebut, usulan ini menunjukkan lemahnya komitmen terhadap kesejahteraan rakyat. "Dana pendidikan dan kesehatan itu sakral. Mencomot anggaran dari sektor-sektor kritis ini sama saja dengan merampas masa depan rakyat," ujarnya.

Ancaman bagi Kesejahteraan Rakyat

Menurut prinsip Partai X, sejahtera adalah kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan terpenuhi dengan baik. Usulan Pilkada ulang yang menggunakan dana pendidikan dan kesehatan dinilai bisa memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat.

Rinto mengingatkan, pendidikan adalah investasi jangka panjang yang menentukan kualitas sumber daya manusia. Ia menambahkan pelayanan kesehatan yang optimal adalah hak dasar rakyat yang tidak boleh dikorbankan demi ambisi kekuasaan sesaat.

"Memotong dana pendidikan sama saja dengan memotong masa depan bangsa," katanya.

Seruan untuk Bersikap Negarawan

Partai X mendesak pemerintah dan para pengambil kebijakan untuk bersikap sebagai negarawan yang berkomitmen terhadap kesejahteraan rakyat, bukan sekadar pihak-pihak yang mengejar kekuasaan. Berdasarkan prinsip Partai X, negarawan adalah orang yang bijaksana, berwibawa, dan visioner serta memiliki tanggung jawab moral dalam merancang kebijakan negara.

"Kami meminta pemerintah untuk fokus pada program-program yang memang berdampak langsung bagi rakyat, bukan malah mengalihkan anggaran vital demi kepentingan elit," ungkap Rinto.

Partai X juga mengusulkan adanya audit transparan terhadap anggaran Pilkada serta optimalisasi dana Pilkada tanpa menyentuh anggaran pendidikan dan kesehatan. Selain itu, peningkatan alokasi dana untuk kedua sektor ini menjadi prioritas utama untuk memastikan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.

Rinto mengharapkan agar setiap kebijakan selalu mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan rakyat.

“Jika memang ada kebutuhan mendesak terkait anggaran Pilkada, sebaiknya pemerintah mencari alternatif pendanaan yang tidak merugikan rakyat,” pungkasnya.