Berita

Sri Mulyani Ungkap Tantangan Ekonomi Indonesia: Krisis atau Peluang?

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati baru-baru ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi perekonomian nasional. Hal itu seiring dengan munculkan persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK) yang cukup marak di Idonesia belakangan ini, dan daya beli masyarakat yang melemah.

Sri Mulyani menyatakan, kondisi tersebut seakan mencerminkan Indonesia memang sedang dalam situasi menuju krisis. Walaupun, ia juga menegaskan Indonesia saat ini masih dalam situai normal mengingat mengalami deflasi karena upaya menurunkan harga-harga yang telah diatur pemerintah, bukan karena daya beli masyarakat yang turun.

Pada semester pertama 2025, Indonesia mengalami deflasi beruntun yakni sebesar 0,76 persen di bulan Januari dan sebesar 0,48 persen di bulan Februari. Sedangkan, untuk deflasi tahunan tercatat sebesar 0,09 persen pada Februari 2025.

Angka deflasi tahunan mengalami penurunan setelah 25 tahun terakhir tak pernah ada catatan , atau lebih tepatnya pada Maret 2000 sebesar 1,10 persen. Meski begitu, Sri Mulyani menekankan, Indonesia tidak mengalami krisis, melainkan memang didesain untuk mengalami penurunan.

“Kalau deflasi itu karena administered pices yang turun, bukan krisis ya, bukan, kan karena didesain turun,” jelasnya.

Ekonomi RI di Persimpangan Jalan: Ancaman atau Momentum Perubahan?

Menanggapi situasi ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengingatkan, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menilai, krisis ekonomi yang dihadapi saat ini menunjukkan perlunya kebijakan yang lebih proaktif dan terukur untuk memastikan kesejahteraan rakyat tetap terjaga.

"Kami di Partai X selalu menekankan bahwa negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan. Pemerintah bukan hanya bertugas menciptakan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat," tegas Rinto.

Strategi Keluar dari Krisis: Solusi Berbasis Prinsip Partai X

Berdasarkan prinsip yang dipegang oleh Partai X, pemerintah harus mampu menjalankan kewenangannya dengan prinsip kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Negara harus berfungsi sebagai entitas yang mengelola sumber daya dengan baik, bukan hanya sekadar mengelola anggaran dan kebijakan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat luas.

Menurut Partai X, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan perjuangan untuk mendapatkan kewenangan guna menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan ekonomi ini, pemerintah harus mampu melakukan beberapa hal berikut, di antaranya mampu mengoptimalkan penerimaan negara tanpa membebani rakyat.

“Negara harus memastikan sistem perpajakan yang adil dan transparan,” kata Rinto.

Kemudian, menurut Rinto, negara juga harus mampu mengelola sumber daya alam secara bertanggung jawab agar dapat memberikan manfaat yang maksimal kepada rakyatnya. Terakhir, pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam sektor produktif, termasuk infrastruktur dan teknologi, guna memperkuat daya saing ekonomi nasional.

Menuju Ekonomi yang Lebih Kuat: Tantangan Menjadi Peluang

Partai X menekankan, tantangan ekonomi saat ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan partisipasi seluruh elemen bangsa. Dengan menerapkan prinsip pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

"Pemerintah harus memiliki visi yang jelas dan eksekusi yang tepat. Jangan hanya menunggu keadaan membaik, tetapi harus aktif menciptakan solusi yang berpihak pada rakyat," pungkas Rinto.