Berita

Sri Mulyani Minta Pemda Kreatif Cari Duit, Partai X: Jangan Lempar Beban ke Daerah!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau pemerintah daerah (Pemda) untuk lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan alternatif guna mendukung pembangunan, tanpa terus bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurutnya, inovasi pembiayaan bisa dilakukan dengan sistem kolaborasi program-program pembangunan dengan pihak swasta.

Pernyataan tersebut rupanya cukup memicu beragam reaksi dari publik. Warganet banyak yang justru menyoroti agar pemerintah juga lebih kreatif dan tidak hanya sekedar meminta kepada pejabat di daerah perihal pengelolaan keuangan negara.

"Ibu juga harus kreatif, inovatif, solutif dan tif tif yg lain. Cari sumber pendapatan negara jgn dari pajak terussssss"

"Kreatif = pajak naik = penderitaan rakyat"

"Ujung2 nya menaikan retribusi di segala bidang"

"Ibu menteri mesti kreatif jg itu.....pajak pertambangan hrusnya dievaluasi biar pendapatan negara naik jgn hanya naikin pajak pd rakyat aja"

Begitulah sederet ungkapan warganet terkait imbauan Sri Mulyani yang meminta Pemda kreatif dalam mencari sumber pendanaan.

Melihat fenomena itu, Partai X menilai, pemerintah pusat seharusnya tidak sekadar mendorong daerah untuk mandiri tanpa memberikan solusi konkret. Hal itu disampaikan Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan.

Ia menegaskan, prinsip kemandirian daerah memang penting, namun pemerintah pusat tidak boleh lepas tangan. "Kami mendukung gagasan agar Pemda lebih kreatif dalam mencari sumber pendanaan, tetapi tanpa mekanisme dan insentif yang jelas, ini justru akan menjadi beban tambahan bagi daerah," ujarnya.

Rinto menjelaskan, langkah yang diusulkanoleh Menteri Keuangan Sri Mulyani berisiko menciptakan ketimpangan fiskal di daerah. Terlebih, tidak semua daerah memiliki kapasitas perekonomian yang sama.

"Tidak semua daerah memiliki kapasitas ekonomi yang sama. Bagaimana dengan daerah yang minim sumber daya? Jika dipaksa mencari dana sendiri tanpa bantuan regulasi yang memadai, dikhawatirkan justru akan membuka celah bagi kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, seperti menaikkan pajak daerah secara berlebihan atau kerja sama dengan pihak swasta yang merugikan kepentingan publik," tegasnya.

Partai X, yang mengusung prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat menambahkan, seharusnya pemerintah pusat memastikan setiap daerah mendapatkan akses yang setara terhadap sumber daya nasional.

"Jika negara dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan, seperti prinsip yang kami anut, maka pemerintah pusat seharusnya menciptakan mekanisme distribusi fiskal yang lebih adil. Jangan hanya menyuruh daerah mandiri tanpa memberikan panduan dan bantuan teknis yang jelas," jelas Rinto

Lebih lanjut, Rinto menyebut, pencarian dana alternatif harus tetap memprioritaskan transparansi dan keadilan bagi rakyat. Hal itu guna menghindari praktik-praktik yang tidak diinginkan.

"Kami mendukung inovasi dalam tata kelola keuangan daerah, tetapi jangan sampai ini malah mendorong praktik yang tidak sehat, seperti pengelolaan aset daerah yang tidak bertanggung jawab atau ketergantungan pada investasi asing yang tidak berpihak pada kepentingan nasional."

Selain itu, Rinto mengungkapkan, pentingnya keseimbangan antara otonomi daerah dan tanggung jawab pemerintah pusat dalam menciptakan kebijakan ekonomi yang inklusif. Jika hal ini dilakukan, maka pemerintah pusat juga harus memantau implementasinya.

Dalam hal ini, kata Rinto, implementasinya perlu didukung oleh kerangka kerja yang jelas, pendampingan dari pemerintah pusat, dan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keadilan sosial serta transparansi.

"Jangan sampai imbauan ini hanya menjadi cara pemerintah pusat melepaskan tanggung jawabnya dan membebankan masalah fiskal kepada daerah," pungkasnya.