Berita

Solusi IWPI Untuk UD. Pramono Terkait Tagihan Pajak Rp 671 Juta, Imbau Pengusaha Pahami Hak Perpajakan!

Ikatan Wajib Pajak Indonesia (IWPI) melalui Ketua Umum, Rinto Setiyawan, menyampaikan rekomendasi solusi kepada Pramono, pemilik UD. Pramono, yang saat ini menghadapi tagihan pajak sebesar Rp 671 juta terkait kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Orang Pribadi Tahun Pajak 2018. IWPI menanggapi permasalahan ini sebagai bentuk dukungan terhadap pengusaha lokal yang tengah mengalami kendala administrasi perpajakan.

Sebagai bagian dari rekomendasi, IWPI menyarankan langkah-langkah praktis yang dapat ditempuh Pramono dalam mengajukan permohonan pembatalan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Hal ini disampaikan IWPI kepada Pramono pada Senin (11/11/2024).

Rinto Setiyawan menjelaskan bahwa panduan ini diharapkan bisa membantu menyederhanakan proses pengajuan pembatalan pajak sehingga beban yang dirasakan oleh UD. Pramono dapat sedikit berkurang.

"Kami dari IWPI berniat membantu dan memberikan solusi bagi para pengusaha yang menghadapi masalah seperti ini. Semoga rekomendasi ini dapat bermanfaat bagi Bapak Pramono dan rekan-rekan lainnya yang menghadapi kendala serupa,” ujar Rinto.

Rekomendasi dari IWPI terdiri dari beberapa tahap. Dimana  seluruh berkas permohonan disiapkan dari pihak IWPI tanpa dipungut biaya. Namun, IWPI tetap meminta Pramono untuk membawa seluruh berkas tersebut langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Boyolali dan meminta tanda terima pengajuan untuk memastikan prosesnya terdokumentasi dengan baik.

IWPI menekankan pentingnya bagi pengusaha untuk mengetahui hak dan prosedur yang bisa ditempuh dalam menyelesaikan persoalan perpajakan, serta siap memberikan pendampingan bagi mereka yang memerlukan.

Rinto mengungkapkan bahwa rekomendasi ini disusun oleh Tim Ahli IWPI dengan harapan dapat memudahkan pengusaha dalam menghadapi kendala administrasi pajak. IWPI juga mengajak pengusaha lain yang menghadapi masalah serupa untuk tidak ragu meminta bantuan dari tim mereka.

Terlebih lagi, Pramono selama ini selalu mengaku menyerah akan usaha dan pajak yang ditagihkan. Namun, Rinto tetap mengingatkan bahwa pengembalian NPWP yang dilakukan bukanlah suatu solusi. Sehingga, IWPI terus membujuk Pramono agar tetap mau berjuang bersama.

 “Apabila Bapak Pramono lain masih memiliki pertanyaan terkait prosedur ini, silakan hubungi kami. Kami siap membantu,” tambah Rinto.

Sebagai organisasi yang berkomitmen mendukung pengusaha lokal, IWPI terus berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui dukungan administratif dan informasi terkait kebijakan yang memengaruhi kelancaran usaha di Indonesia.