Berita

Skandal Minyakita, Partai X: Mana Pengawasan Pemerintah?

Baru-baru ini, publik dikejutkan dengan temuan kemasan Minyakita berlabel 1liter ternyata hanya berisi 750 mililiter. Temuan ini pertama kali mencuat di media sosial dan memicu kontroversi luas.

Menteri Perdagangan (Mendag), Budi Santoso menegaskan, hal ini bukanlah kebijakan resmi pemerintah, melainkan disebabkan oleh ulah oknum-oknum yang ingin meraup keuntungan lebih. Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman juga mengakui adanya penyunatan volume Minyakita ini di lapangan dan berjanji untuk melakukan investigasi lebih lanjut.

Direktur X-Institute, Prayogi R. Saputra angkat bicara terkait temuan kemasan Minyakita berlabel 1 liter yang ternyata hanya berisi 750 mililiter. Prayogi mengkritisi lemahnya pengawasan pemerintah terhadap produk-produk yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Ini bukan sekadar soal teknis pengemasan, tetapi cerminan dari lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi kontrol secara efektif, efisien, dan transparan,” ujarnya.

Menurut Prayogi, kasus ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai X yang menekankan pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat​. Ia menilai, pengawasan yang lemah menunjukkan pemerintah gagal memastikan kebutuhan dasar rakyat terpenuhi dengan baik.

“Kalau produk yang diklaim sebagai inisiatif pemerintah saja bisa kecolongan seperti ini, bagaimana kita bisa percaya pengelolaan sektor lainnya? Ini bukan hanya soal minyak goreng, tapi juga soal kredibilitas pemerintah dalam mengelola kebutuhan dasar rakyat,” tegas Prayogi.

Disisilain, Prayogi juga mengkritisi pernyataan Menteri Perdagangan yang terkesan normatif tanpa solusi konkret. Menurutnya, permasalahan ini seharusnya bisa dicegah sejak awal jika ada pengawasan yang ketat dan terstruktur.

“Peran pemerintah bukan hanya mengeluarkan kebijakan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut berjalan dengan benar dan tepat sasaran,” katanya.

Lebih jauh, Prayogi mengemukakan beberapa solusi konkret yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi persoalan Minyakita tersebut. Di antaranya, pemerintah perlu melakukan pengawasan berlapis.

“Dalam artian, pemerintah perlu memperketat pengawasan mulai dari proses produksi hingga distribusi produk bersubsidi dengan melibatkan lembaga independent,” jelasnya.

Kemudian, perlu ada sanksi tegas dan transparan untuk setiap pelanggaran yang dilakukan oknum-oknum yang merugikan produk-produk negara yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat agar ada efek jera. Terakhir, melakukan audit secara berkala terhadap program milik pemerintah oleh Lembaga independen guna memastikan bahwa bantuan benar-benar tepat sasaran.

“Kalau pemerintah benar-benar berpihak pada rakyat, maka audit independen dan sanksi tegas harus segera dijalankan. Tidak bisa hanya sekadar klarifikasi tanpa ada tindakan nyata,” pungkasnya.