Indonesia bersiap membangun kilang minyak berskala jumbo dengan kapasitas 500 ribu barel per hari di kawasan Tanjung Api-Api, Sumatera Selatan. Proyek ini diharapkan dapat mengurangi ketergantungan impor bahan bakar dan memperkuat ketahanan energi nasional.
Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Dijelaskannya, rencabna pembangunan ini sebagai salah satu untuk mendorong hilirasisi kebijakan Presiden RI Prabowo Subianti untuk memperkuat ketahanan energi. Proyek kilang minyak jumbo ini membutuhkan dana investasu mencapai USD 12,5 miliar.
Meski butuh dana investasi yang cukup besar, Bahlil mengungkapkan jika proyek ini diyakini dapat mengurangi ketergantungan impor dan hemat hingga 182,5 juta barel minyak per tahun atau setara USD 16,7 miliar.
Menanggapi rencana ini, anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra menyampaikan apresiasi sekaligus kritik konstruktif. Menurutnya, pembangunan kilang tersebut bisa menjadi langkah positif jika dikelola dengan baik. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah memperhatikan aspek efisiensi, transparansi, dan keadilan sosial dalam menjalankan proyek ini.
"Kami mendukung setiap upaya pemerintah untuk meningkatkan kemandirian energi. Namun, prinsip dasar Partai X menekankan bahwa setiap kebijakan harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat," ujarnya.
Prayogi menyoroti besarnya anggaran yang diperlukan untuk membangun kilang ini. Menurutnya, pemerintah harus memastikan dana yang dikeluarkan tidak membebani keuangan negara secara berlebihan. Ia meminta adanya transparansi dalam pengelolaan proyek, mulai dari proses tender, pemilihan kontraktor, hingga laporan anggaran yang dapat diakses publik.
"Jangan sampai ada permainan anggaran atau monopoli kontraktor tertentu. Semua harus terbuka, karena rakyat berhak tahu ke mana uang negara digunakan," tegas Prayogi.
Selain aspek transparansi, Partai X juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pelaksanaan proyek. Prayogi meminta agar prioritas tenaga kerja diberikan kepada masyarakat lokal, disertai dengan pelatihan yang memadai. Hal ini dianggap sejalan dengan prinsip Partai X mengenai sejahtera, yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar rakyat seperti pekerjaan yang layak.
"Kalau kilang ini jadi dibangun, jangan sampai hanya menguntungkan korporasi besar. Penduduk lokal harus merasakan manfaatnya, baik dalam bentuk lapangan kerja maupun peningkatan ekonomi," jelasnya.
Prayogi juga mengingatkan agar pemerintah memperhatikan dampak lingkungan. Menurutnya, pembangunan kilang harus dilakukan secara ramah lingkungan agar tidak merusak ekosistem di wilayah Tanjung Api-Api.
Lebih jauh, Partai X menilai, proyek kilang minyak ini memiliki potensi besar untuk memperkuat kedaulatan energi Indonesia. Namun, hal tersebut hanya bisa terwujud jika pemerintah bersikap sebagai negarawan, yakni seorang yang bijaksana, berwibawa, dan visioner dalam merancang serta menjalankan kebijakan.
"Pembangunan kilang ini bukan hanya soal energi, tapi soal kedaulatan nasional. Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan ini benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan sekadar proyek mercusuar," pungkasnya.