Berita

Revisi IKN Diminta, Tapi Dana Mandek: Apa Solusi Pemerintah?

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk merevisi desain kompleks yudikatif dan legislatif di Ibu Kota Nusantara (IKN) guna memastikan bahwa proyek ini lebih optimal dan sesuai dengan visi pemerataan pembangunan nasional. Namun, keputusan ini datang di tengah pemblokiran anggaran proyek IKN yang diberlakukan oleh pemerintah, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai kelanjutan proyek strategis ini.

Instruksi revisi desain ini diungkapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo, di mana tim desain bahkan dimintak melakukan studi banding ke tiga negara, yakni Mesir, Turki, dan India agar bisa merevisi denasin sesuai dengan karakter Indoneis. Namun, disisilain, seluruh anggaran pembangunan IKN untuk tahun 2025 masih diblokir yang menjadikan situasi ini menimbulkan spekulasi tentang komitmen pemerintah terhadap kelanjutan proyek tersebut.

Menanggapi kondisi ini, Partai X melalui anggota Majelis Tinggi Rinto Setiyawan menekankan pentingnya konsistensi dan transparansi dalam kebijakan pembangunan IKN. Menurutnya, kebijakan pemblokiran anggaran yang bertentangan dengan instruksi revisi desain dapat menciptakan ketidakpastian dalam manajemen proyek.

“Jika Presiden menginginkan revisi desain, pemerintah seharusnya memastikan ketersediaan anggaran agar revisi tersebut dapat segera diimplementasikan. Jika tidak, proyek ini berisiko menjadi mangkrak dan justru merugikan negara,” ujar Rinto.

Rinto juga menyoroti prinsip Partai X yang menempatkan pemerintahan sebagai pengelola negara layaknya seorang kepala keluarga dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, pemerintah harusnya bertindak layaknya kepala keluarga yang mampu merencanakan, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya dengan baik untuk mencapai kesejahteraan seluruh rakyat.

“Ketidakkonsistenan antara kebijakan revisi desain dan pemblokiran anggaran mencerminkan manajemen yang kurang matang,” imbuhnya.

Agar proyek IKN tetap berjalan sesuai rencana, Rinto mengusulkan beberapa langkah yang harus segera diambil pemerintah, di antaranya, pemerintah harus memperjelas transparansi anggaran. “Pemerintah harus segera mengungkapkan alasan pemblokiran anggaran dan rencana ke depan agar proyek ini tidak terbengkalai,” kata Rinto.

Kemudian, pemerintah juga perlu melakukan evaluasi tata kelola proyek, Di mana harus ada peninjauan ulang terhadap manajemen proyek untuk memastikan efisiensi dan meminimalkan potensi penyalahgunaan dana.

Selanjutnya, Rinto menyebut, pemerintah juga bisa mendorong partisipasi swasta. Sehingga, ketika anggaran memang tidak tersedia, maka keterlibatan investor swasta ini dinilai akan mempercepat proses pembangunan dan menguntungkan kedua belah pihak.

Terakhir, pemerintah harus melakukan koordinasi yang lebih baik antara Lembaga. “Kebijakan terkait proyek ini harus diselaraskan antara kementerian terkait agar tidak ada kebijakan yang saling bertentangan,” jelas Rinto.

Saat ini, publik menantikan kejelasan dari pemerintah terkait bagaimana instruksi revisi desain IKN akan dijalankan di tengah kebijakan pemblokiran anggaran yang masih berlaku. Keputusan dalam beberapa bulan ke depan akan menentukan apakah proyek ini dapat berjalan sesuai target atau justru mengalami hambatan yang lebih besar.

Dengan situasi ini, Partai X menegaskan, pembangunan IKN tidak boleh hanya menjadi sekadar wacana tanpa kejelasan implementasi. “Jika pemerintah serius ingin membangun IKN, maka semua kebijakan harus diarahkan pada percepatan dan kesinambungan proyek, bukan malah menciptakan kebingungan baru,” pungkas Rinto.