Berita

Program MBG Butuh Rp 28 Triliun Per Bulan di Tahun Depan, Partai X Soroti Efisiensi dan Keberlanjutan

Pemerintah Indonesia berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp 28 triliun per bulan pada tahun depan untuk mendanai program Makan Bergizi (MBG) gratis. Program ini bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya anak-anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengatakan, untuk tahun 2025 saja, dana yang dibutuhkan sebesar Rp25 triliun terhitung sejak bulan September 2024. Kemudian, dengan target 82,9 juta penerima program MBG maka di tahun 2025 total dana yang dibutuhkan mencapai Rp100 triliun.

“Hitungannya Rp25 triliun per bulan untuk menjangkau 82,9 juta penerima MBG di tahun 2025, kita sudah menerima anggaran Rp71 triliun. Kalau tahun depan kita butuhnya Rp28 triliun per bulan,” katanya.

Menanggapi kebijakan ini, anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini menyatakan dukungan atas program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun, ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efektif, efisien, dan transparan agar manfaat program benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.

“Kami di Partai X tentu mendukung kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, sebagaimana prinsip kami dalam menciptakan negara yang adil dan sejahtera. Namun, kami juga mendorong pemerintah untuk memastikan bahwa anggaran sebesar ini digunakan secara efektif dan tidak terjebak dalam birokrasi yang menghambat distribusi,” ujarnya.

Tetapi, Diana juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi program ini. Ia menilai bahwa pelibatan pemerintah daerah sangat krusial guna memastikan distribusi yang merata dan tepat sasaran.

“Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan bahwa makanan bergizi ini benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Tanpa koordinasi yang baik, ada risiko ketimpangan distribusi yang dapat merugikan daerah-daerah tertentu,” imbuhnya.

Selain itu, Diana menekankan, program MBG ini harus membawa dampak positif bagi ekonomi lokal. Menurutnya, pengelolaan anggaran Rp 28 triliun per bulan ini dapat menjadi peluang bagi koperasi dan pelaku usaha lokal untuk berkontribusi dalam penyediaan bahan pangan bergizi.

“Kami ingin memastikan bahwa program ini juga memberdayakan UMKM dan petani lokal, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ini adalah kesempatan bagi pemerintah untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui kebijakan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Meski program ini dinilai bermanfaat, Diana tetap mengingatkan pemerintah agar melakukan evaluasi berkala terhadap implementasinya. Keberlanjutan program harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak membebani keuangan negara secara berlebihan.

Partai X menegaskan, setiap kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak harus dikelola dengan prinsip keadilan, efisiensi, dan transparansi. Dengan demikian, Program MBG diharapkan mampu menjadi solusi nyata bagi peningkatan kualitas gizi masyarakat Indonesia tanpa mengorbankan stabilitas anggaran negara.

“Kami berharap ada transparansi dalam pelaksanaan program ini, dengan laporan berkala yang bisa diakses publik. Dengan begitu, masyarakat bisa melihat apakah dana yang digunakan benar-benar memberikan dampak signifikan atau justru menjadi beban fiskal yang tidak efisien,” pungkas Diana.