Berita

Program 3 Juta Rumah Gratis: Peluang atau Tantangan?

Program tiga juta rumah gratis yang dicanangkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto cukup menjadi sorotan. Penyediaan rumah ini menargetkan masyarakat berpenghasilan rendah agar memiliki akses terhadap perumahan layak huni dengan anggaran Rp100 juta per unit dengan spesifikasi yang masih dalam tahap pematangan.

Pemerintah juga menargetkan program 3 juta rumah gratis ini untuk tersebar di 75ribu desa di Indonesia. Inisiatif ini dinilai sebagai upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyampaikan program tiga juta rumah gratis dinilai sebagai langkah besar dalam mendukung kesejahteraan masyarakat Indonesia. Namun, implementasi kebijakan ini harus didasarkan pada prinsip transparansi dan efisiensi untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat menghambat realisasi tujuan.

“Kami melihat program ini sebagai langkah yang strategis untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Menyediakan perumahan layak adalah bagian penting dari mewujudkan sila kelima Pancasila, yakni Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia,” ujarnya.

Rinto menjelaskan, inisiatif pemerintah ini sebagai upaya nyata memenuhi kebutuhan dasar rakyat. Tetapi, mereka juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan inklusif, memastikan bahwa kebijakan ini melibatkan masukan dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga perwakilan.

Dikatakan Rinto, pemisahan peran negara dan pemerintah sangat penting untuk menghindari dominasi keputusan berdasarkan kehendak individu atau kelompok tertentu. Oleh karena itu, pihaknya siap mengawal pelaksanaan program ini agar berjalan sesuai tujuan, memastikan bahwa alokasi anggaran dan pelaksanaannya efektif dan tidak hanya sekadar proyek populis.

 “Kami harapkan, program ini dijalankan secara efisien dan transparan. Kami akan mengawal agar anggaran dan realisasi program ini tidak hanya menjadi sekadar proyek populis, melainkan benar-benar berdampak pada masyarakat,” imbuhnya.

Lebih jauh, Rinto menilai, pelibatan masyarakat dan berbagai elemen perwakilan sangat penting. Hal ini diperlukan untuk memastikan bahwa program ini tidak hanya memenuhi target secara angka, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat dengan tepat.

“Kami ingin melihat pengelolaan program ini melibatkan semua pemangku kepentingan, dari perencanaan hingga implementasi, sehingga hasilnya bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi,” tegasnya.

Selain itu, Rinto mengingatkan agar pemerintah memastikan kelayakan teknis dan sosial dari rumah-rumah yang dibangun. Ia menyoroti pentingnya kualitas bangunan dan infrastruktur pendukung, seperti akses air bersih, listrik, dan transportasi.

“Rumah yang layak bukan sekadar tempat tinggal, tetapi juga harus menjadi lingkungan yang mendukung kualitas hidup penghuninya,” katanya.

Rinto Setiyawan juga menyoroti risiko potensi penyalahgunaan anggaran dalam pelaksanaan program ini. Ia mengingatkan, pengalaman sebelumnya menunjukkan banyak program besar sering terhambat oleh lemahnya pengawasan dan akuntabilitas.

“Kami mendorong pemerintah untuk membuka data secara transparan dan melibatkan masyarakat sipil dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Tanpa pengawasan yang memadai, program sebesar ini berisiko menyimpang dari tujuan awalnya,” pungkasnya.