Berita

Prabowo vs Birokrat 'Raja Kecil' Di Balik Pemangkasan Anggaran Triliunan

Pemangkasan anggaran senilai Rp 306,69 triliun oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi salah satu yang cukup disoroti publik dalam berita politik Indonesia. Terlebih, kebijakan ini masih akan dilanjutkan hingga tahapan ketiga yang nantinya total anggaran yang dipangkas bakal mencapai angka Rp750 triliun.

Kebijakan ini diklaim sebagai langkah untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan mengurangi pengeluaran yang dianggap tidak penting, seperti perjalanan studi ke luar negeri, perjalanan dinas ke luar kota, dan masih banyak lainnya. Namun, keputusan ini menuai beragam kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk dari Partai X yang menilai kebijakan tersebut perlu dievaluasi lebih lanjut demi menjaga kesejahteraan rakyat.

Presiden Prabowo menyebut birokrat tertentu sebagai 'raja kecil' yang kerap menyalahgunakan anggaran untuk kepentingan pribadi. Menurutnya, pemotongan ini bertujuan untuk menertibkan birokrasi dan mengurangi inefisiensi. Namun, langkah ini justru memicu kekhawatiran tentang dampak negatifnya terhadap berbagai sektor penting, seperti sektor pendidikan, kesehatan, sosial, layanan publik, hingga pemeliharaan infrastruktur.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyatakan, pemangkasan anggaran memang diperlukan untuk efisiensi, namun harus dilakukan secara selektif dan tepat sasaran. Menurutya, pemerintah seharusnya lebih fokus pada penguatan sektor-sektor vital yang langsung menyentuh kesejahteraan rakyat, bukan memangkas anggaran secara masif tanpa kajian yang mendalam.

“Jangan sekedar melakukan pemangkasan anggaran tanpa kajian yang mendalam. Sektor-sektor vital harus menjadi perhatian,” kata Rinto.

Berdasarkan prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Pemangkasan anggaran yang terkesan terburu-buru dianggap bertentangan dengan prinsip ini karena berpotensi mengurangi kualitas pelayanan publik.

“Efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara serampangan, melainkan memastikan setiap rupiah dari anggaran negara digunakan untuk kepentingan rakyat secara transparan. Aanggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus menjadi prioritas utama<” jelasnya.

Dampak dari pemotongan anggaran ini diperkirakan akan sangat signifikan, terutama pada sektor-sektor vital. Di bidang pendidikan, pemangkasan anggaran dikhawatirkan akan mengurangi subsidi dan beasiswa bagi pelajar berprestasi serta dana untuk peningkatan kualitas guru. Sementara itu, sektor kesehatan juga berpotensi terkena imbasnya, terutama dalam hal pengadaan fasilitas kesehatan di daerah terpencil.

Belum lagi, proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya terancam tertunda, yang tentu saja akan berdampak pada konektivitas antarwilayah.

“Pemangkasan aanggaran tanpa prioritas yang jelas justru dapat menghambat pemerataan pembangunan,” tegasnya.

Rinto mengusulkan beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan anggaran ini, seperti optimalisasi penerimaan negara dengan memperbaiki sistem perpajakan agar lebih adil dan transparan. Selain itu, efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan sektor-sektor vital. Rinto juga mendorong pembentukan lembaga pengawas independen untuk memastikan penggunaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran.

Pemotongan anggaran besar-besaran oleh Presiden Prabowo memang dimaksudkan untuk menertibkan birokrasi dan meningkatkan efisiensi. Namun, Partai X menilai langkah ini perlu dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kesejahteraan rakyat.

“Masyarakat tentu berharap agar pemerintah dapat menemukan solusi yang lebih bijak demi menjaga stabilitas ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan rakyat secara merata,” pungkasnya.