Berita

Prabowo Janji Bersihkan Korupsi Pertamina, Partai X Ingatkan Transparansi dan Reformasi Sistemik

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi di tubuh Pertamina menyusul terungkapnya dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax. Dalam pernyataannya, Prabowo menegaskan akan membersihkan semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi tersebut.

“Tidak boleh ada yang bermain-main dengan kepentingan rakyat. Kami akan bersihkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan tujuh tersangka atas kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Jumlah kerugian negara yang telah tercatat mencapai Rp193,7 triliun di tahun 2023, belum termasuk kerugian di tahun 2018 – 2022.

Menanggapi pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra pada dasarnya mengapresiasi sikap tegas pemerintah. Namun, ia juga mengingatkan upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh dan tidak sekadar menjadi wacana.

“Partai X sejak awal telah menegaskan bahwa pengelolaan sumber daya negara harus dilakukan secara efektif, efisien, dan transparan, seperti yang menjadi prinsip dasar kami. Oleh karena itu, kami mendukung langkah tegas pemerintah dalam memberantas korupsi di Pertamina, namun hal ini harus disertai dengan tindakan nyata dan tidak hanya menjadi janji politik,” ujarnya.

Prayogi menekankan, pemberantasan korupsi di Pertamina tidak boleh berhenti pada individu-individu tertentu, tetapi harus melibatkan reformasi sistemik agar kasus serupa tidak terulang.

“Kami mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola BUMN energi ini. Tidak cukup hanya membersihkan aktor-aktor yang terlibat, tetapi juga harus memperbaiki sistem agar celah korupsi dapat ditutup rapat,” tegasnya.

Lebih jauh, Prayogi menegaskan kepada pemerintah untuk benar-benar mengambil langkah yang tegas dalam skema pemberantasan korupsi. Sehingga, diharapkan hal itu bisa memberi efek jera bagi para pelaku korupsi.

“Jika pemberantasan korupsi ingin berjalan efektif, maka tidak boleh ada kompromi. Kami menolak segala bentuk impunitas bagi pelaku korupsi, bahkan jika mereka mengembalikan aset. Kepercayaan publik terhadap institusi negara hanya bisa dipulihkan jika hukum ditegakkan secara adil dan transparan,” jelas Prayogi.

Dalam menghadapi kasus korupsi di Pertamina, Partai X berharap pemerintah dapat mengambil langkah konkret dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Prayogi mengungkapkan, tanpa reformasi menyeluruh, kasus serupa akan terus terulang.

Sebab, publik pun kini menantikan langkah nyata dari pemerintahan Prabowo dalam membersihkan korupsi di Pertamina serta memastikan transparansi dalam pengelolaan energi nasional.

“Pastikan bahwa tidak ada kepentingan tertentu yang menghambat penegakan hukum. Jika pemerintah benar-benar serius, maka kami ingin melihat kebijakan yang jelas, investigasi yang transparan, serta reformasi tata kelola yang konkret,” tandasnya.