Berita

Prabowo Instruksikan Penghematan Besar-Besaran: Solusi atau Beban Baru Bagi Rakyat?

Baru-baru ini Presiden RI Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk melakukan penghematan besar-besaran dalam anggaran negara. Langkah ini disebut-sebut akan "mengagetkan dunia" karena skala dan ambisinya.

Arahan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan global yang kompleks. Menurut Prabowo, dengan langkah penghematan ini untuk mewujudkan hilirasisasi dan industrialisasi di Indonesia secara besar-besaran hingga mampu mengagetkan dunia.

Menanggapi kebijakan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyampaikan, prinsip penghematan besar-besaran yang diminta Presiden RI Prabowo Subianto tersebut selaras bila dikaitkan tentang pengelolaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan untuk kesejahteraan rakyat. Asalkan, pengelolaan tersebut dilakukan dengan tepat.

Misalnya, dengan memotong pengeluaran yang tidak prioritas, diharapkan lebih banyak anggaran yang dialokasikan untuk mendukung kebutuhan dasar rakyat dan meningkatkan kualitas layanan publik.

“Dalam prinsip kami, ini bisa jadi alat untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Jika penghematan ini dilakukan dengan benar, tanpa mengorbankan layanan esensial bagi rakyat, maka kebijakan ini dapat menjadi langkah yang tepat,” ujarnya.

Meski begitu, Rinto menambahkan, pelaksanaan dalam penghematan anggaran ini hadus dilakukan secara transparansi. Dalam hal ini, penghematan harus dirancang dan dijalankan dengan mekanisme yang melibatkan pengawasan publik dan akuntabilitas untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidakadilan alokasi.

“Jadi, pelaksanaan di lapangan harus dipastikan tidak menabrak prinsip keadilan sosia. Jangan sampai kebijakan ini hanya menguntungkan kelompok tertentu atau mengorbankan daerah tertinggal,” imbuhnya.

Lebih jauh, Rinto mengapresiasi upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal di tengah tantangan ekonomi global. Namun, ia juga mengingatkan, kebijakan ini harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan rakyat di seluruh wilayah Indonesia yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

“Kesetaraan dalam layanan publik dan pengembangan ekonomi adalah kunci untuk menjaga persatuan Indonesia. Jika penghematan ini hanya berfokus pada efisiensi tanpa memperhatikan keadilan, maka akan sulit mencapai kesejahteraan yang merata,” katanya.

Karena itu, dikatakan Rinto, penting bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang jelas dari kepada masyarakat terkait kebijakan ini. Langkah besar ini akan menjadi ujian bagi pemerintah untuk menunjukkan komitmen mereka dalam mewujudkan kesejahteraan yang berlandaskan prinsip keadilan dan transparansi.

“Rakyat harus tahu ke mana arah kebijakan ini membawa mereka. Dengan komunikasi yang baik, penghematan ini bisa menjadi langkah yang memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah,” tandasnya.