Presiden Prabowo Subianto berupaya meningkatkan pendapatan negara melalui sektor mineral dan batu bara (minerba) dengan menaikkan besaran royalti untuk komoditas seperti emas, nikel, dan batu bara. Langkah ini bertujuan memperkuat penerimaan negara serta mendukung program hilirisasi industri pertambangan.
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia yang menyatakan, upaya pemerintah tersebut salah satunya dengan mengoptimalisasi royalti. Selain itu, pemerintah juga menggali potensi pendapat negara dari jenis turunan mineral lainnya.
“Ada pembahasan untuk melakukan exercise beberapa sumber-sumber pendapatan negara baru, khususnya peningkatan royalti di sektor emas, nikel, dan beberapa komoditas lain, termasuk batu bara. Ini juga dalam rangka menunjang proses hilirisasi,” jelasnya.
Menanggapi kebijakan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan, kebijakan kenaikan royalti dan hilirisasi yang dicanangkan pemerintah harus dipastikan membawa manfaat langsung bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Ia mengingatkan, negara harus tetap berpegang pada tiga tugas utamanya, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat.
"Jangan sampai rakyat hanya mendapatkan debu dari pertambangan, sementara manfaat ekonominya justru dinikmati oleh segelintir pihak. Pemerintah memiliki mandat dari rakyat untuk memastikan bahwa setiap kebijakan di sektor minerba benar-benar transparan dan berkeadilan," tegasnya.
Rinto menambahkan, pada dasarnya, optimalisasi pendapatan negara bisa menjadi langkah yang tepat jika dilakukan dengan prinsip efektivitas, efisien, dan transparan. Karena itu, kebijakan pemerintah kali ini diharapkan bukan untuk menguntungkan pihak tertentu, melainkan benar-benar untuk kesejahteraan rakyat.
"Kami mendukung optimalisasi pendapatan negara, tetapi harus ada jaminan bahwa tata kelola sumber daya alam dilakukan dengan prinsip keterbukaan. Jika kebijakan ini hanya menguntungkan perusahaan besar dan rakyat tetap hidup dalam keterbatasan, maka pemerintah gagal menjalankan tugasnya," katanya.
Sebagai solusi, Partai X mendorong pemerintah untuk memastikan pendapatan negara dari sektor minerba benar-benar dialokasikan untuk program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya, investasi di bidang pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur yang berkelanjutan bagi daerah penghasil tambang.
Selain itu, Partai X juga mengingatkan, Badan Penerimaan Negara yang direncanakan harus terbebas dari intervensi kekuasaan dan memiliki sistem audit yang kuat guna mencegah kebocoran anggaran. "Kita harus memastikan bahwa kekayaan alam negeri ini benar-benar dikelola untuk kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya untuk segelintir elite ekonomi," pungkas Rinto.