Berita

Plinplan DPR Soal Pansus Kasus Korupsi Pertamina: Partai X Desak Transparansi!

"Tidak ada wacana pansus, kami percaya profesionalisme Kejaksaan Agung. Kami tidak masuk di ranah hukum, hukum dilakan ditegakkan setegak-tegaknya," ujar Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Gerindra Bambang Haryadi dikutip dari CNNIndonesia.com. Sikap ini mengejutkan publik, mengingat sebelumnya muncul wacana pembentukan Pansus yang mendapat dorongan kuat dari beberapa fraksi.

Sebelumnya, DPR bahkan mempertimbangkan serius langkah ini setelah adanya desakan dari MPR untuk mengusut kasus yang diduga merugikan negara hingga triliunan rupiah. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Nasdem, Sugeng Suparwoto bahwasannya pembentukan pansus dipertimbangkan karena kasus korupsi Pertamina menyangkut kepentingan masyarakat luas.

“Segera nih kita akan membahas dalam rapat informal pimpinan. Karena memang itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Katakanlah, tingkt korupsinya yang sungguh luar biasa,” ujarnya.

Namun, keputusan yang berubah-ubah dari Pimpinan Komisi XII DPR RI ini memicu kritik tajam dari berbagai kalangan, terutama karena kasus korupsi Pertamina dianggap sebagai salah satu skandal terbesar tahun ini.

Ketidakjelasan arah kebijakan DPR membuat banyak pihak mempertanyakan komitmen lembaga legislatif dalam memberantas korupsi secara transparan dan akuntabel. Tindakan ini juga dinilai bertentangan dengan prinsip kritis, obyektif, dan solutif yang seharusnya menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan negara.

Partai X Ingatkan Tugas Pemerintah: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Menanggapi keputusan DPR RI, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan, pemerintah memiliki tiga tugas utama, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Menurutnya, sikap plinplan DPR justru mencederai salah satu tugas tersebut, yaitu melindungi rakyat dari praktik korupsi yang merugikan keuangan negara.

"Jika pemerintah benar-benar ingin melindungi rakyat, maka transparansi dan ketegasan dalam menangani kasus ini adalah harga mati," tegasnya.

Merujuk pada Prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat​. Ketidakjelasan sikap DPR dalam menangani kasus korupsi di Pertamina dinilai bertolak belakang dengan semangat keterbukaan yang seharusnya menjadi prinsip dasar dalam pemerintahan.

Ketidakpastian DPR Merusak Kepercayaan Publik

Partai X secara tegas mengkritik sikap plinplan DPR yang membatalkan pembentukan Pansus setelah sebelumnya mengemuka sebagai solusi untuk mengusut tuntas kasus ini. Rinto menyatakan, pemerintah dan DPR seharusnya tidak ragu untuk bersikap transparan jika memang tidak ada yang perlu ditutupi.

Menurutnya, ketidakjelasan ini justru memperkuat kecurigaan publik bahwa ada kepentingan tersembunyi yang ingin dilindungi. "Pemerintah itu sebagian kecil rakyat yang diberi kewenangan untuk membuat kebijakan secara efektif dan transparan, bukan malah mempertontonkan ketidakpastian," ujarnya.

Partai X: Audit Independen dan Pemberhentian Sementara

Partai X mendesak agar pemerintah segera melakukan audit independen terhadap Pertamina dan membuka hasilnya kepada publik sebagai langkah konkret menunjukkan komitmen pemberantasan korupsi. Selain itu, Partai X juga merekomendasikan pemberhentian sementara bagi pejabat yang terindikasi terlibat hingga proses hukum selesai.

Dikatakan Rinto, audit independen ini penting untuk memastikan bahwa proses penyelidikan berjalan tanpa intervensi pihak-pihak berkepentingan. Penanganan kasus ini juga dinilai bakal menjadi tolak ukur sejauh mana komitmen pemerintah dalam memberantas korupsi.’

"Ini bukan soal membentuk atau tidak membentuk Pansus, tetapi soal keberanian untuk menjalankan amanah rakyat secara terbuka dan bertanggung jawab," tambahnya.

Partai X: Penguatan Regulasi dan Reformasi Birokrasi

Sebagai solusi jangka panjang, Partai X mendorong dilakukannya revisi peraturan pengadaan barang dan jasa di lingkungan BUMN agar lebih transparan. Selain itu, diperlukan pula reformasi birokrasi di Pertamina guna mencegah praktik korupsi yang bersifat sistemik.

Rinto menjelaskan, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk konkret penerapan kekuasaan sebagai upaya memperjuangkan keadilan dan kesejahteraan rakyat sesuai dengan prinsip Partai X​. Tanpa langkah nyata, dikhawatirkan kasus korupsi ini hanya akan menjadi skandal yang merusak kredibilitas pemerintahan Prabowo Subianto.

“Jika tidak, kasus ini dikhawatirkan akan menambah panjang daftar skandal yang menggerogoti kredibilitas pemerintahan saat ini,” pungkasnya.

Partai X berharap agar pemerintah tidak terpengaruh oleh manuver-manuver yang berpotensi mengaburkan fakta dalam kasus ini. Menurut Partai X, keberanian dan ketegasan dalam menangani kasus korupsi Pertamina akan menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam prinsip Partai X​.

"Keadilan bukan hanya soal menghukum yang bersalah, tetapi juga keberanian untuk bersikap transparan tanpa pandang bulu,” pungkasnya.