Berita

Penundaan CASN 2024 Bikin Resah, Benarkah Ini Bisa Menjadi Solusi Permasalahan Negara?

Penundaan pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024 bisakah menjadi solusi permasalahan negara? Hal ini cukup menjadi sorotan publik belakangan ini setelah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini ini mengumumkan terkait pengangkatan CASN 2024 yang ditunda hingga akhir tahun 2025.

Dengan rincian, pengangkatan CASN pada bulan Oktober 2025, sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Maret 2026 mendatang. Ada yang menyebut, penundaan pengangkatan CASN 2024 ini karena imbas dari kebijakan efisiensi anggaran. Namun, hal itu sudah dibantah oleh Rini Widyantini yang menyatakan jika penundaan ini hanya proses untuk menyelesaikan semuanya agar dilakukan pengangkatan serentak.

“Bukan, bukan karena efisiensi. Kan masih banyak, nanti kita masih menyelesaikan yang belum mengumumkan dan sebagainya, supaya semuanya bisa terangkat,” ujarnya.

Sayangnya, pengumuman penundaan pengangkatan CASN ini langsung memicu reaksi publik. Banyak dari masyarakat merasa kebijakan ini merugikan mereka, lantaran ada yang sudah resign dari pekerjaan sebelumnya.

“Benar-benar nggak ngerti lagi, nggak espek bakal berimbas ke sini. Setelah berjuang berbulan-bulan harus nunggu selama itu,” kata salah satu warganet.

“Udah gak ngerti lagi sama the so called ‘pemerintah’. Pengangkatan CPNS diundur jadi Oktober 2025 tanpa urgensi apapun, hanya karena ingin semua instansi mulainya serentak. Ga ada studi lapangan dulu, ga ada hal darurat apapun, tapi langsung ketok palu. Hilang akal dan logikanya,” tulis warganet lainnya, dan masih banyak lagi.

Hal ini pun juga turut menjadi perhartian dari Partai X yang menilai langkah ini justru menambah daftar permasalahan negara, terutama terkait ketidakpastian pekerjaan bagi ribuan calon ASN yang sudah lolos seleksi.

Anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menyatakan, penundaan pengangkatan CASN menunjukkan adanya masalah mendasar dalam pengelolaan anggaran negara. Menurutnya, solusi permasalahan negara harus dimulai dari transparansi dan efisiensi anggaran.

"Jika anggaran dikelola secara efektif, efisien, dan transparan, seperti yang selalu kami gaungkan, permasalahan seperti ini seharusnya tidak perlu terjadi," ujarnya.

Rinto menekankan, pemerintah seharusnya mengedepankan asas keadilan dalam kebijakan publik. Ketika pengangkatan CASN ditunda tanpa kepastian yang jelas, hal ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang telah lulus seleksi.

"Kesejahteraan bukan sekadar angka dalam laporan, tapi harus dirasakan langsung oleh rakyat. Pemerintah harus memastikan bahwa hak-hak dasar, termasuk kepastian pekerjaan, bisa terpenuhi," imbuhnya.

Rinto menjelaskan, berangkat dari prinsip Partai X yang menekankan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pemerintahan, ada beberapa solusi konkret yang bisa dijalankan dalam mengatasi persoalan pengangkatan CASN 2024. Di antaranya, melalui reformasi anggaran berbasis prioritas.

Dalam hal ini Rinto mengusulkan agar pemerintah segera melakukan audit menyeluruh terhadap anggaran proyek strategis nasional. Menurutnya, alokasi anggaran perlu difokuskan pada program yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat, termasuk pengangkatan CASN. "Jangan sampai anggaran terserap pada proyek yang kurang mendesak, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan," tegasnya.

Kemudian, pemerintah bisa melakukan percepatan digitalisasi rekrutmen CASN. Karena, Rinto mnilai salah satu solusi permasalahan negara dalam konteks rekrutmen ASN adalah mempercepat digitalisasi proses seleksi dan pengangkatan. Dengan sistem digital yang terintegrasi, pemerintah bisa memangkas biaya operasional dan mempercepat proses administrasi.

"Digitalisasi bukan lagi pilihan, tapi keharusan. Ini akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko penundaan seperti sekarang," jelasnya.

Terakhir, dikatakan Rinto, pemerintah juga harus melakukan transparansi dan akuntabilitas kebijakan. Hal ini kaitannya dengan alasan penundaan pengangkatan CASN. "Jadi, bukan hanya pengumuman, tapi juga rincian anggaran dan perencanaan harus dibuka ke publik. Tanpa transparansi, publik akan terus meragukan komitmen pemerintah," katanya.

Karena, berkaitan solusi permasalahan negara saat ini Rinto menyebut tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan fisik, tapi juga harus memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini selaras dengan visi Partai X yang menekankan negara harus mampu menjalankan kewenangannya secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan seluruh rakyat​.