Dalam sebuah wawancara, mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengungkapkan kekecewaannya terhadap mantan anak buahnya yang terlibat dalam kasus judi online, Minggu (10/11/2024).
Budi menjelaskan bahwa selama menjabat, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) sangat membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang tidak hanya memadai dalam jumlah, tetapi juga memiliki integritas tinggi untuk menangani isu-isu krusial seperti judi online di ranah digital.
Budi juga menyatakan bahwa Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika membutuhkan tim yang solid untuk memberantas judi online. Namun, harapan tersebut berbalik menjadi pengkhianatan ketika T dan AK, yang seharusnya membantu, justru terlibat dalam praktik ilegal.
Dalam konteks ini, Partai X setuju dengan adanya teori manajemen Henry Fayol menjadi relevan. Fayol berpendapat bahwa seorang manajer idealnya dapat mengelola antara 15 hingga 20 orang secara efektif. Prinsip ini menunjukkan bahwa dengan jumlah pegawai yang terbatas dan tugas yang kompleks, manajemen yang baik sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi.
Fayol menekankan pentingnya pembagian kerja untuk meningkatkan efisiensi. Di Komdigi, kurangnya spesialisasi dalam menangani masalah judi online dapat menyebabkan pengawasan yang lemah dan kinerja yang tidak optimal. Dengan memperjelas pembagian tugas, kementerian dapat meningkatkan efektivitas dalam memberantas praktik ilegal ini.
Selanjutnya, prinsip wewenang dan tanggung jawab sangat penting dalam konteks pengelolaan SDM. Budi Arie merasa dikhianati karena mantan anak buahnya menyalahgunakan wewenang yang diberikan kepada mereka. Ketidakjelasan dalam tanggung jawab dapat menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan, yang berdampak negatif pada integritas organisasi.
Fayol juga menekankan pentingnya kesatuan perintah, di mana setiap pegawai harus menerima arahan dari satu atasan. Dalam kasus ini, jika pegawai menerima instruksi dari berbagai sumber tanpa koordinasi yang jelas, hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan konflik dalam pelaksanaan tugas.
Dan yang terakhir, disiplin merupakan prinsip lain yang ditekankan oleh Fayol. Dalam konteks Komdigi, lemahnya disiplin di antara pegawai dapat berkontribusi pada munculnya masalah seperti pengkhianatan dan penyalahgunaan wewenang. Dengan menerapkan prinsip disiplin, kementerian dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih teratur dan bertanggung jawab.
Prinsip Partai X juga relevan dalam konteks ini, di mana politik dipahami sebagai upaya untuk menjalankan kewenangan secara efektif dan efisien demi kesejahteraan masyarakat.
Aziza, selaku wakil sekretaris Partai X berpendapat “Dalam menghadapi masalah judi online, Komdigi harus memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga transparan dan akuntabel”.
Pemberantasan judi online memerlukan strategi yang tepat agar sumber daya digunakan secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip Partai X yang menekankan pentingnya efektivitas dalam menjalankan kewenangan.
Kejadian pengkhianatan oleh mantan anak buah Budi menunjukkan perlunya transparansi dalam pengelolaan SDM. Dengan sistem yang lebih terbuka, potensi penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir.
Pada akhirnya, semua tindakan yang diambil oleh Komdigi harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pemberantasan judi online merupakan bagian dari upaya melindungi masyarakat dari dampak negatif perjudian.
Melalui penerapan teori manajemen Fayol dan prinsip-prinsip Partai X, Komdigi dapat memperbaiki struktur organisasi serta meningkatkan integritas dan efektivitas dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga publik.
“Kasus ini menjadi pelajaran penting tentang pentingnya manajemen yang baik dalam menjaga kepercayaan publik serta mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan masyarakat,” pungkas Aziza.