Berita

Pemerintah Bangun 20 Ribu Rumah untuk Guru, Partai X: Efektif atau Populis?

Pemerintah berencana membangun 20.000 unit rumah bagi para guru di berbagai daerah. Kebijakan ini merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik.

Program tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan dasar para guru, khususnya terkait tempat tinggal yang layak. Mengingat, masih banyak guru di Indonesia yang belum mempunyai rumah layak huni.

Menanggapi hal ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini menyatakan, pada dasarnya Partai X memberikan dukungannya terkait rencana program 20.000 unit rumah untuk guru di Indonesia. Apalagi, program tersebut selaras dengan prinsip Partai X yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai kondisi di mana kebutuhan dasar, termasuk papan, dapat terpenuhi dengan baik.

Namun, Diana menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip efektif, efisien, dan transparan secara konsisten dalam pelaksanaan program terseburt agar benar-benar tepat sasaran.

“Kami mendukung program ini karena sejalan dengan visi Partai X dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti papan. Namun, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaannya benar-benar efektif, efisien, dan transparan,” ujarnya.

Diana menambahkan, dalam prinsip Partai X, pemerintah harus menjalankan kewenangan secara bertanggung jawab dengan tujuan utama menciptakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Sehingga, doharapkan bakal terlaksana secara baik dan merata.

“Kami berharap tidak hanya fokus pada kuantitas rumah yang dibangun, tetapi juga kualitas dan pemerataan distribusinya. Jangan sampai ada guru di daerah terpencil yang terabaikan,” jelasnya.

Meski sejalan dengan prinsip Partai X yang mendefinisikan kesejahteraan sebagai terpenuhinya kebutuhan dasar, termasuk tempat tinggal, Diana menyebut, program ini juga perlu perhatian lainnya. Sebab, ia menilai masih ada sejumlah aspek yang perlu dikritisi.

Salah satunya, mengenai efektivitas dan efisiensi program yang masih perlu dibuktikan. Pemerintah harus transparan mengenai anggaran, pengadaan lahan, dan proses tender pembangunan rumah. Selain itu, fokus pembangunan rumah harus dibarengi dengan peningkatan kesejahteraan finansial dan profesional para guru.

Diana juga menekankan, pentingnya pendampingan berupa pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan, bukan hanya perumahan. Dengan demikian, meski langkah ini bisa menjadi awal yang baik, Partai X menegaskan pentingnya pengawasan ketat agar program ini tidak melenceng dari prinsip dasar kesejahteraan yang holistik.

Pemerintah diharapkan dapat membuktikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar janji manis, tetapi benar-benar berdampak positif bagi peningkatan kualitas pendidikan dan kesejahteraan para guru. “Jika hanya perumahan yang diperhatikan tanpa memperbaiki kualitas hidup secara menyeluruh, program ini bisa terkesan populis saja,” pungkasnya.