Momen Presiden Joko Widodo yang mengungkapkan “Saya Titip” dalam berbagai kesempatan menunjukkan betapa besar pengaruhnya di Indonesia. Namun, hal ini memunculkan ketegangan dengan prinsip-prinsip yang dipegang oleh Partai X, yang menekankan pentingnya pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah dalam menjalankan tugasnya.
Ketua Eksekutif Erick Karya, mengingatkan bahwa meskipun masa kepemimpinan Jokowi segera berakhir, pengaruh yang terus ada di Indonesia harus dilihat dengan kritis.Dalam beberapa kesempatan, calon kepala daerah sering kali mengandalkan endorsement dari Presiden Joko Widodo sebagai strategi untuk menarik perhatian dan dukungan pemilih.
Erick Karya menilai, meskipun Jokowi akan segera mengakhiri masa jabatannya, pengaruhnya yang masih sangat besar ini menciptakan situasi yang tidak sejalan dengan prinsip dasar Partai X yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pemisahan antara kekuasaan negara dan pemerintah.
“Endorsement Jokowi oleh para calon pemimpin ini, meskipun tampaknya bertujuan untuk meraih dukungan, menunjukkan adanya manipulasi kekuasaan yang tidak mencerminkan kepentingan rakyat. Dalam sistem demokrasi yang sehat, keberhasilan suatu pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh figur pemimpin, tetapi juga oleh sistem yang mendukung prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial dan transparansi,” ujar Erick Karya dalam konferensi pers yang digelar hari ini.
Partai X menekankan bahwa dalam menjalankan pemerintahan, pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan adalah hal yang sangat krusial. Erick Karya menjelaskan bahwa dalam konteks pilkada mendatang, pengaruh seorang pemimpin negara yang terlalu besar dapat mengaburkan batas-batas kewenangan, yang berisiko mengurangi partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan yang murni.
“Pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintahan adalah landasan dalam sistem demokrasi yang sehat. Apabila kekuasaan terpusat hanya pada satu individu atau golongan tertentu, maka yang akan terjadi adalah kebijakan yang lebih menguntungkan kelompok elit daripada kebutuhan masyarakat luas. Ini tentu bertentangan dengan prinsip dasar Partai X,” tegas Erick.
Partai X mengajak seluruh elemen masyarakat untuk lebih kritis terhadap bagaimana kekuasaan dijalankan, terutama dalam konteks endorsement yang terjadi saat ini. Erick Karya mengingatkan bahwa Pancasila sebagai dasar negara harus diimplementasikan dalam kebijakan publik yang benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat, bukan hanya pada kepentingan individu atau kelompok elit.
“Ketika kita berbicara tentang kesejahteraan masyarakat, politik harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas. Setiap kebijakan yang diambil harus berdasarkan pada kebutuhan rakyat, bukan sekadar mengikuti arus pengaruh individu atau endorsement dari pihak tertentu. Kami dari Partai X akan selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip tersebut,” ungkap Erick.
Menjelang pilkada yang akan datang, Partai X mengimbau agar seluruh pihak, baik politisi, pemimpin, maupun masyarakat, untuk kembali merenungkan nilai-nilai dasar Pancasila dan memastikan bahwa setiap langkah yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Partai X berkomitmen untuk terus memperjuangkan kebijakan yang berbasis pada keadilan sosial, kesejahteraan, dan pemerintahan yang transparan.