Di tengah dinamika pemerintahan Indonesia, Partai X melalui Ketua Eksekutif, Erick Karya, menegaskan pentingnya kembali menempatkan kedaulatan rakyat sebagai dasar dalam sistem demokrasi yang ada.
Dalam pernyataan resmi yang disampaikan hari ini, Erick Karya mengungkapkan bahwa kedaulatan rakyat yang sejati semakin terancam akibat praktik manipulasi kekuasaan yang semakin merajalela, di mana suara rakyat sering kali terabaikan demi kepentingan elit.
"Kita harus kembali ke prinsip dasar demokrasi, di mana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi. Saat ini, banyak kebijakan dan keputusan yang diambil justru lebih memperhatikan kepentingan segelintir kelompok daripada kesejahteraan rakyat secara keseluruhan," ujar Erick.
Erick mengkritisi adanya praktik "political crime" yang terjadi di Indonesia, di mana keputusan-keputusan penting sering kali lebih didorong oleh kepentingan ekonomi dan para elit daripada suara rakyat yang sejati. Kebijakan yang lebih menguntungkan segelintir pihak, sementara kebutuhan rakyat dikesampingkan, menurutnya, semakin memperburuk kondisi demokrasi di Indonesia.
"Salah satu contoh nyata adalah bagaimana kebijakan ekonomi dan pembangunan sering kali mengabaikan aspirasi rakyat, sementara yang diuntungkan justru adalah mereka yang dekat dengan kekuasaan. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat yang seharusnya menjadi dasar dari setiap kebijakan negara," tegas Erick.
Erick juga menyoroti janji-janji yang disampaikan oleh pemerintah, khususnya dalam konteks pemerintahan Prabowo Subianto, yang menjanjikan demokrasi yang bebas dari permusuhan dan menjamin kebebasan berpendapat. Namun, menurutnya, kebijakan yang diambil dalam pemerintahan saat ini sering kali tidak mencerminkan prinsip tersebut.
"Pemerintah harus memberikan bukti nyata bahwa mereka benar-benar berkomitmen pada prinsip demokrasi, bukan hanya menggunakan demokrasi sebagai alat untuk memperkuat posisi mereka di kekuasaan," ujar Erick.
Sebagai langkah untuk memperkuat kedaulatan rakyat, Erick mengusulkan reformasi struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu langkah penting adalah pemisahan yang jelas antara kepala negara dan kepala pemerintahan, yang akan mengurangi konsentrasi kekuasaan pada satu individu atau kelompok.
"Pemisahan ini bukan hanya simbolik, tetapi merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan rakyat, bukan dikuasai oleh segelintir elit," tambahnya.
Erick juga menekankan bahwa untuk mewujudkan demokrasi yang sejati, partisipasi aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan sangat penting. "Demokrasi sejati adalah ketika rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri, tanpa adanya manipulasi dari pihak yang berkuasa," ujar Erick.
Partai X, yang selama ini dikenal sebagai partai yang berkomitmen untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat, berjanji untuk terus mengawal proses demokrasi yang lebih adil dan transparan. Partai X akan terus berjuang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah dapat mewakili kepentingan rakyat banyak dan memperkuat kedaulatan rakyat.
"Kita harus mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil bukan hanya berpihak pada segelintir kelompok, tetapi untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Demokrasi yang sejati hanya akan terwujud jika rakyat kembali menjadi subjek utama dalam setiap kebijakan," pungkas Erick Karya.