Berita

Partai X: Pajak Adalah Hak dan Kewajiban Bersama, Pemerintah Harus Transparan dan Sensitif Terhadap Rakyat

Ketua Umum Partai X, Erick Karya, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang menyoroti kewajiban membayar pajak dengan menyatakan bahwa pajak merupakan fondasi penting dalam membangun negara. Namun, ia menekankan perlunya pemerintah untuk bersikap transparan, adil, dan mendengarkan suara masyarakat dalam setiap kebijakan perpajakan.

“Pernyataan yang menyebutkan bahwa jika seseorang tidak ingin membayar pajak maka mereka tidak ingin tinggal di Indonesia adalah sesuatu yang perlu ditinjau lebih jauh. Kita semua sepakat bahwa pajak adalah kewajiban, tetapi pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menggunakan pajak secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan seluruh rakyat,” ujar Erick Karya dalam sebuah pernyataan resmi.

Menurut Erick, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, hubungan antara pemerintah dan rakyat harus setara. Rakyat memenuhi kewajiban membayar pajak, dan pemerintah wajib memastikan bahwa pajak tersebut digunakan untuk kepentingan publik, bukan segelintir kelompok.

“Rakyat berhak mengetahui bagaimana pajak mereka digunakan. Transparansi dan akuntabilitas adalah kunci utama dalam menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Jika masyarakat merasa pajak yang mereka bayar dikelola dengan baik dan berdampak langsung pada kehidupan mereka, maka semangat untuk membayar pajak akan muncul secara alami,” tambahnya.

Erick juga menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial dalam kebijakan perpajakan. Ia mengingatkan bahwa banyak masyarakat Indonesia saat ini masih berjuang menghadapi tantangan ekonomi, sehingga pemerintah harus lebih peka terhadap kondisi rakyatnya.

“Kebijakan perpajakan yang tidak mempertimbangkan kondisi masyarakat luas dapat memperburuk kesenjangan sosial. Oleh karena itu, kenaikan pajak atau kebijakan baru harus dikaji mendalam agar tidak memberatkan kelompok rentan. Pajak adalah alat untuk membangun kesejahteraan bersama, bukan beban yang memberatkan,” jelas Erick.

Erick Karya juga menyerukan agar pemerintah mengintensifkan dialog dengan masyarakat sebelum mengambil keputusan penting terkait perpajakan. Hal ini, menurutnya, akan menciptakan rasa memiliki dan partisipasi aktif dari rakyat dalam pembangunan negara.

“Pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan perpajakan mencerminkan prinsip keadilan dan keberpihakan pada rakyat kecil. Ini bukan hanya soal uang, tetapi soal membangun kepercayaan dan hubungan yang kuat antara pemerintah dan rakyat,” tutup Erick.

Partai X berharap pemerintah lebih sensitif dalam merumuskan kebijakan publik, terutama yang menyangkut pajak, agar tujuan pembangunan nasional dapat tercapai tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat luas.