Berita

Partai X: Kriminalisasi Jaksa Pengungkap Penyalahgunaan Mobil Dinas Adalah Pengkhianatan terhadap Keadilan

Kasus seorang jaksa yang menghadapi persidangan setelah mengkritik penyalahgunaan mobil dinas mencerminkan masalah serius dalam sistem hukum dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Menurut Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X, tindakan ini tidak hanya melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan lemahnya implementasi nilai-nilai Pancasila, khususnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Rinto Setiyawan menjelaskan bahwa dalam prinsip yang dipegang oleh Partai X, pemerintah harus bertindak sebagai tenaga kerja negara yang melayani kepentingan rakyat, bukan melindungi citra lembaga atau kepentingan pribadi.

“Mengkriminalisasi seorang jaksa yang berani mengungkap penyalahgunaan wewenang adalah tindakan yang bertentangan dengan semangat demokrasi. Pemerintah seharusnya melindungi pengungkap kebenaran, bukan malah menciptakan iklim ketakutan,” ujar Rinto Setiyawan.

Menurutnya, kasus ini mencerminkan bahwa pemerintah telah gagal memisahkan kepentingan institusi negara dari tindakan personal, sehingga menciptakan preseden buruk dalam tata kelola kekuasaan.

Partai X menilai bahwa kasus ini merupakan bukti nyata dari lemahnya implementasi Pancasila, khususnya sila ke-5 yang menekankan keadilan sosial. Ketidakadilan dalam penegakan hukum memperlihatkan bahwa hukum kerap kali bisa dibeli oleh pihak yang memiliki kekuatan finansial.

“Korupsi dan penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sering kali hanya menjadi retorika tanpa implementasi yang nyata. Hal ini merugikan masyarakat luas dan menciptakan kesenjangan antara elit dan rakyat biasa,” tambah Rinto.

Partai X memperingatkan bahwa tindakan mengkriminalisasi pengungkap kebenaran seperti jaksa ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintah. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan berisiko menjadi apatis terhadap proses demokrasi, yang pada akhirnya dapat melemahkan stabilitas negara.

“Reformasi hukum yang menyeluruh sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Indonesia berjalan dengan adil, transparan, dan tanpa pandang bulu. Selain itu, dukungan harus diberikan kepada mereka yang berani berbicara demi kebenaran agar mereka tidak merasa terintimidasi oleh kekuasaan,” ujar Rinto.

Partai X mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk merenungkan kembali nilai-nilai dasar Pancasila dan memastikan bahwa tindakan pemerintah mencerminkan keadilan sosial. Selain itu, pendidikan tentang nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat perlu diperkuat agar warga negara memahami hak-haknya dan berani melawan ketidakadilan.

“Pemerintah dan lembaga hukum memiliki tanggung jawab moral untuk melindungi pengungkap kebenaran. Hanya dengan langkah ini, kita dapat membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan,” tutup Rinto Setiyawan.