Berita

Partai X : Efisiensi Pemerintahan Lebih Penting daripada Kabinet Gemuk !

Jakarta, 11 Oktober 2024 -Dalam menanggapi pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto mengenai pembentukan kabinet yang besar untuk mengakomodasi berbagai kelompok dalam acara BNI Daily Investor di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2024). Partai X, melalui Tim Ahli Bidang Politik, Kebijakan Publik, dan Teknokratik Pembangunan, Drs Dwi Sulistyo, MPA, menekankan pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam kabinet pemerintahan baru. Usulan ini muncul di tengah diskusi mengenai perampingan birokrasi yang dianggap dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Ada 5 Poin penting yang harus ditekankan menurut Dwi, yaitu :

1. Efisiensi dan Efektivitas Pemerintahan

Banyak negara dengan populasi besar telah berhasil menjalankan pemerintahan secara efektif dan efisien, contohnya Amerika Serikat, hanya dengan 15 Menteri saja, artinya tidak semua urusan dijadikan kementerian, tetapi cukup dengan Direktorat Jenderal saja yang lebih operasional. Bahkan bila perlu hanya LPNK (Lembaga Pemerintan Non Kementerian, kalau di Indonesia contohnya BPOM, LIPI, BMKG, dll), dengan jumlah kementerian yang lebih sedikit. Amerika Serikat yang memiliki luas wilayah lima kali lipat lebih besar dari Indonesia (Luas wilayah Amerika Serikat sekitar 9,83 juta km² sementara Indonesia sekitar 1,9 juta km² ) dan memiliki jumlah penduduk 20 persen lebih banyak dari Indonesia ( Penduduk Amerika Serikat mencapai sekitar 341 juta jiwa, sementara Indonesia memiliki jumlah penduduk 281,6 juta jiwa ), hanya memiliki 15 Menteri, sementara Jepang hanya memiliki 11 Menteri dan Singapura hanya memiliki 15 Menteri,  karena tidak semua urusan dibentuk menjadi kementerian. Hal ini membuktikan bahwa tidak perlu banyak kementerian untuk mengelola negara secara efektif dan efesien. Perlu digaris bawahi bahwa negara yang besar, ukurannya harus jelas, misalnya luas wilayah dan jumlah penduduk. Jadi bukan besar itu dalam arti kata abstrak, tetapi konkrit. Amerika Serikat dan Jepang ternyata menggunakan paradigma ukuran (size) birokrasi pemerintahannya small government dan big welfare (pemerintahannya kecil tetapi kemakmurannya besar), Indonesia mestinya sudah saatnya mengubah dari paradigma ukuran birokrasi pemerintahannya yang besar (big government ) tetapi kemakmurannya kecil, menjadi paradigma small government (pemerintahan yang kecil) tetapi big welfare (kemakmurannya besar).

2. Pengurangan Birokrasi

Kabinet yang besar dapat memperumit birokrasi dan menghambat serta menyulitkan koordinasi antar kementerian. Dengan mengurangi jumlah kementerian, tumpang tindih (over lapping) dapat dihindari, sehingga pengawasan dan koordinasi dapat dilakukan dengan lebih baik (well coordinated). Dalam prinsip dalil rumus yang dihasilkan oleh ilmu pengetahuan administrasi publik dan kebijakan publik, khususnya teori organisasi dan manajemen pemerintahan ada prinsip span of controll (jangkauan pengawasan, artinya kemampuan seorang presiden mengawasi menterinya hanya maksimal 15 menteri, oleh sebab itu Amerika Serikat dan Jepang termasuk Singapore hanya mendesain ukuran birokrasi pemerintahannya atau kabinetnya hanya maksimal 15 menteri. Apakah lebih dari 15 menteri tidak boleh? Boleh saja, tetapi tidak efektif dan tidak efesien.

3. Penghematan Anggaran

Kabinet yang lebih ramping, jumlah menterinya sedikit bisa menghemat anggaran negara. Dengan ruang fiskal yang sangat terbatas, pengurangan jumlah kementerian dapat memungkinkan alokasi dana yang lebih besar untuk pembiayaan operasionalisasi pemerintahan dan pembangunan serta program-program yang langsung bisa dinikmati masyarakat. Penghematan anggaran negara sangatlah penting, karena kemampuan keuangan negara harus sesuai dengan penerimaan negara yang masih kecil dan masih di dominasi oleh pajak. Oleh sebab itu, dimasa-masa yang akan datang perlu adanya penggalian sumber-sumber dana penerimaan negara diluar pajak khususnya dari sumber daya alam yang melimpah yang kita miliki. Karena dalam situasi dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah (GNP / Income per Kapita-nya) penarikan pajak yang hanya satu-satunya sebagai penerimaan negara yang terbanyak sudah saatnya diubah dan didukung oleh penerimaan diluar pajak terutama dari sumber daya alam yang kita miliki. Karena lemahnya status sosial ekonomi masyarakat kalau dikenakan pajak yang sangat berat akan menjadikan ekonomi masyarakat menjadi stagnan / ekonomi masyarakat  tidak bisa hidup dan ekonomi masyarakat tidak bisa berkembang, ini mimpi buruk bagi Indonesia. Karena amanah Undang-Undang Dasar 1945 adalah menciptakan kemakmuran dan keadilan, walaupun ini pilihan sulit, tetapi negara harus memikirkannya. Oleh sebab itu, ukuran birokrasi pemerintah yang ramping jumlah menterinya sedikit (small government) bisa menjadi pilihan bagi pemerintahan baru Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto.

4. Pembelajaran dari Negara Lain

Negara-negara seperti China dan Brasil telah menunjukkan dan membuktikan bahwa kabinet yang lebih kecil dapat berfungsi secara optimal dan efesien serta efektif. China memiliki 26 kementerian dan Brasil 23 kementerian, meskipun keduanya memiliki populasi yang sangat besar, China 1.425 miliar jiwa dengan luas wilayah China 9,388,211 km², sedangkan Brazil 217,6 juta jiwa dengan luas wilayah 8,515,767 km². ini membuktikan bahwa China dan Brazil sudah menerapkan paradigma ukuran birokrasi pemerintahannya / kabinetnya kecil (small government) tetapi kemakmurannya besar (big welfare). Indonesia melalui Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto harus bisa bijaksana dalam mendesain ukuran birokrasi pemerintahannya, yang penting semua urusan bisa dihandle dan semua masyarakat bisa dilayani dengan baik.

5. Reformasi Birokrasi

Salah satu titik kritis dalam manajemen pemerintahan adalah ukuran birokrasi pemerintahannya, ukurannya harus lah pas dan tepat seperti ukuran sepatu kalau ukuran kakinya 43 maka sepatunya harus 43 jangan sampai ukuran sepatunya 45 nanti tidak bisa dipakai. Usulan untuk merampingkan birokrasi di Indonesia menjadi sekitar 15 kementerian mengikuti contoh negara-negara lain yang telah berhasil menciptakan kesejahteraan melalui pemerintahan yang lebih efisien adalah sangatlah tepat. Langkah ini dianggap penting untuk mencapai tujuan pembangunan nasional secara lebih optimal, efesien dan efektif. Oleh sebab itu, perampingan birokrasi pemerintah / reformasi birokrasi harus lah sudah dimulai saat pemerintahan Presiden Terpilih sekarang ini. Mau kapan lagi Indonesia akan memulai merampingkan birokrasi pemerintahannya, apalagi saat ini era nya era digital dan segalanya bisa dilihat oleh publik bahkan oleh dunia. Apalah artinya pemerintahan yang besar jika tidak efisien, jangan sampai kata-kata efisien hanya diucapkan saja dan tidak dijalankan karena masyarakat menunggu jalannya pemerintahan yang efisien.

Sementara itu Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyampaikan bahwa Negara kita harus juga mampu membedakan definisi antara Negara dan Pemerintah. Negara Menurut Partai X adalah entitas yang terdiri dari wilayah, rakyat, dan pemerintah dengan tujuan mewujudkan kedaulatan, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Sementara Pemerintah Menurut Partai X adalah entitas atau organisasi yang diberi kewenangan/mandat oleh seluruh rakyat untuk membuat kebijakan publik secara efektif, efisien dan transparan yang bisaq dipertanggung jawabkan kepada rakyat, agar dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.
Dengan mempertimbangkan argumen-argumen tersebut, pembentukan kabinet yang lebih ramping diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pemerintahan di Indonesia, sejalan dengan prinsip efisiensi dan transparansi dalam kebijakan publik, yang akhirnya tercapailah tujuan Negara Indonesia yaitu terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat. Semestinya Presiden Terpilih, Bapak Prabowo Subianto, yang segera akan dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024, dalam mendesain ukuran birokrasi pemerintahannya / kabinetnya / kementeriannya, mengajak semua stake holder, khususnya ahli-ahli di bidang kebijakan publik, manajemen pemerintah, dan birokrasi pemerintah, untuk duduk bersama berdiskusi bagaimana ukuran birokrasi pemerintah Indonesia yang tepat dan urusan urusan yang ada sebaikknya dijadikan Kementrian atau hanya Direktorat Jenderal atau Lembaga Pemerintah Non Kementerian sehingga desain kabinet dapat berjalan efektif, efisien, dan transparan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada publik. Mengapa Amerika Serikat, Jepang, dan Singapura hanya memiliki maksimal 15 menteri, rahasianya akan kamu ulas dalam berita berikutnya.