Berita

Netizen Ramai-Ramai Tolak Pemangkasan Dana Pendidikan, Partai X: Pemerintah Salah Arah dalam Efisiensi Anggaran

Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran besar-besaran higgga Rp306,69 triliun dengan dalih menekan pemborosan anggaran menuai sorotan publik. Apalagi, sektor pendidikan yang cukup menjadi perhatian di seluruh Indonesia juga terkena imbasnya.

Sebut saja, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendikti) mengalami efisiensi hingga Rp22,5 triliun, sementara Kementerian Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) dipangkas hingga Rp8 triliun.

Pemangkasan dana di sektor pendidikan ini pun langsung menuai kecaman dari publik. Warganet bahkan ramai-ramai menyerukan “Tolak Pemangkasan Dana Pendidikan” di media sosial dengan menampilkan Peringatan Darurat #daruratpendidikan #turunkanuktptn #savekipkuliah.

Publik banyak yang mempertanyakan bagaimana mungkin pemerintah berbicara tentang pembangunan SDM unggul jika investasi terbesar bagi generasi muda justru dikorbankan? Pemotongan ini mengancam akses pendidikan, menaikkan Uang Kuliah Tunggal (UKT), serta memperburuk ketimpangan sosial.

“ayo kita sama-sama naikan tagar ini, semua orang berhak mengenyam pendidikan tinggi. Semua orang berhak untuk keluar dari kemiskinan. Bagaimana bisa Indonesia emas terjadi, jika rakyatnya tidak puntya akses untuk pendidikan”.

“Kembalikan hak kami untuk mendapatkan pendidikan yang layak!!!”

“Kok bisa pemerintah lebih memilih ngegaji stafsus daripada ngasih beasiswa ke generai penerus bangsa. Harapan buat bisa sekolah lewat beasiswa makin pupus, mimpi anak-anak dan keluarga buat anaknya bisa sekolah tinggi juga terancam”

“Anak sekolahan dapet makan siang gratos tiap hari, tapi gak dapet kesempatan buat lanjut pendidikan. Peutkenyang, tapi masa depan terancam. Niat sekolah buat memutus rantai kemiskinan, tapi ‘terpaksa’ merelakan harapannya demi makan siang”

“Di PHP gebetan mah biasa, lah ini di PHP NEGARA. Para siswa udah prepare bahkan dari masih kelas X. Giat kokurikuler dan ekskul buat menunjang portofolio. Lalu mimpi mereka harus kandas begitu saja? Ini adalah pembunuhan intelektual. Saya mengecam ketetapan ini”

Itulah beberapa cuitan warganet yang menyerukan Peringatan Darurat “Tolak Pemangkasan Dana Pendidikan di media sosial X.

Polemik pemangkasan dana pendidikan dengan dalih efisiensi anggaran ini pun menjadi sorotan dari Partai X. Kebijakan yang berdalih efisiensi ini justru dianggap sebagai langkah mundur dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menegaskan, pendidikan adalah fondasi utama bangsa dan tidak boleh menjadi korban kebijakan fiskal yang keliru. Pemerintah dinilai salah arah dalam menerapkan kebijakan efisiensi anggaran tersebut.

“Pendidikan bukan beban keuangan negara, melainkan investasi jangka panjang. Jika efisiensi anggaran justru menyasar pendidikan, maka ini tanda pemerintah salah arah. Seharusnya yang dipangkas adalah belanja birokrasi yang boros dan proyek-proyek yang tidak mendesak, bukan hak dasar rakyat untuk mendapatkan pendidikan berkualitas,” ujarnya.

Rinto juga mempertanyakan, alih-alih memotong sektor esensial seperti pendidikan, kenapa pemerintah tidak memangkas belanja birokrasi yang tidak efisien? Mengapa rakyat yang harus berkorban, sementara anggaran proyek mercusuar tetap mengalir deras?

Padahal, pemerintah seharusnya berperan sebagai pengarah, pelindung, dan penjamin kesejahteraan rakyatnya, termasuk dalam hal pendidikan.

“Dalam konsep Partai X, negara ibarat keluarga. Kepala keluarga yang baik tidak akan memangkas anggaran pendidikan anak-anaknya demi kepentingan lain yang kurang prioritas. Jika pendidikan dikesampingkan, maka masa depan bangsa dipertaruhkan,” tegasnya.

Rinto juga menyoroti, pemangkasan ini berimbas langsung pada kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri (PTN) serta berkurangnya kuota beasiswa seperti KIP Kuliah yang turut diserukan oleh public. Padahal, semua itu menjadi tumpuan mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

“Kalau pemerintah serius ingin melakukan efisiensi, seharusnya mereka memangkas belanja birokrasi yang tidak perlu, perjalanan dinas yang membengkak, dan proyek-proyek yang tidak berdampak langsung bagi rakyat. Tapi justru pendidikan yang jadi korban. Ini kebijakan yang tidak berpihak pada masa depan bangsa,” tambahnya.

Dengan masifnya gelombang protes di media sosial melalui tagar #daruratpendidikan #turunkanuktptn #savekipkuliah, semakin jelas bahwa rakyat menolak kebijakan yang mengorbankan sektor pendidikan. Kini, bola ada di tangan pemerintah: apakah mereka akan mendengar suara rakyat, atau tetap melanjutkan kebijakan yang merugikan masa depan generasi penerus bangsa?

“Pendidikan adalah hak, bukan barang dagangan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua anak bangsa bisa mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya,” pungkas Rinto