Berita

Minat Investor IKN Menurun, Partai X Soroti Pengelolaan Pemerintah

Penurunan minat investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi sorotan setelah laporan terbaru mengungkapkan bahwa jumlah Letter of Intent (LoI) yang diterima oleh Otorita IKN berkurang drastis dari 500 menjadi 200, dengan hanya 40 di antaranya yang telah mencapai tahap perjanjian kerja sama. Selain itu, sebanyak delapan proyek yang sudah melakukan groundbreaking belum menunjukkan perkembangan berarti dalam konstruksi.

Menanggapi hal ini, Partai X menyoroti lemahnya transparansi dan efektivitas pemerintah dalam mengelola proyek IKN. Pihaknya menekankan, penurunan minat investasi ini dapat menghambat terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera.

“Kami melihat ada ketidakefektifan dalam manajemen proyek ini. Minat investasi yang menurun bisa menjadi indikasi adanya ketidakpastian regulasi dan kurangnya kepercayaan investor terhadap proyek ini,” ujar Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra.

Dikatakan Prayogi, pemerintah seharusnya mengelola proyek IKN dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan efektivitas, sebagaimana yang ditekankan dalam visi Partai X. Apabila ditemui kejanggalan dalam prosesnya, hal itu harusnya bisa langsung diketahui bagaimana sistem pembenahannya.

“Negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Jika investasi di IKN menurun, artinya ada masalah mendasar dalam perencanaan dan eksekusi proyek yang harus segera dibenahi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Prayogi menekankan perlunya komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan calon investor. Ia mengkritisi lambannya tindak lanjut terhadap proyek yang sudah melakukan groundbreaking.

“Jangan sampai proyek ini hanya menjadi pencitraan tanpa realisasi yang jelas. Pemerintah harus segera memastikan bahwa setiap investasi yang dijanjikan benar-benar dieksekusi di lapangan,” katanya.

Sebagai solusi, Partai X mendorong pemerintah untuk membuka akses informasi yang lebih luas mengenai progres proyek, memberikan jaminan hukum bagi investor, serta memastikan adanya insentif yang menarik.

“Kalau proyek ini benar-benar ingin sukses, maka harus ada kepastian hukum dan jaminan bahwa pemerintah akan bertindak profesional dalam mengelolanya. Kita tidak bisa membiarkan proyek sebesar ini berjalan dengan ketidakjelasan,” ungkap Prayogi.

Partai X juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif antara pemerintah dan sektor swasta untuk memastikan bahwa proyek IKN dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Sehingga, kebijakan pemerintah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat.

“Kami ingin melihat Indonesia maju, tetapi dengan tata kelola yang baik dan bertanggung jawab. Jangan sampai proyek ini gagal hanya karena kesalahan pengelolaan,” pungkasnya.