Berita Terbaru
Admin Partai
11 November 2024
Menteri Kabinet Merah Putih Diberi Arahan Program Prioritas Pemerintah, Partai X Ingatkan Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan seluruh kepala daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) di Sentul International Convention Center, Bogor, pada Kamis, (7/11/2024). Dalam pertemuan ini, Presiden bersama sejumlah menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan arahan terkait program prioritas pemerintah untuk lima tahun ke depan.
Beberapa poin penting yang disampaikan dalam Rakornas meliputi:
- Penekanan pada penanganan korupsi
- Peningkatan efisiensi kerja di semua tingkat pemerintahan
- Pentingnya konsolidasi aset negara
Salah satu inisiatif utama yang diungkapkan adalah Danantara, sebuah konsep super holding BUMN yang dirancang untuk menyatukan aset-aset nasional dalam satu institusi. Super holding ini diharapkan dapat berfungsi seperti dana kekayaan negara (sovereign wealth fund) dan akan segera diresmikan untuk mendukung kesejahteraan rakyat.
Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X berpendapat bahwa arahan yang diberikan Presiden Prabowo ini sejalan dengan prinsip Partai X apabila itu benar-benar dilaksanakan. Dimana, prinsip ini menekankan bahwa politik harus dilaksanakan secara efektif, efisien, dan transparan.
"Politik adalah upaya dan bentuk perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat” ungkap Rinto.
Namun, perlu dicatat bahwa pembentukan kabinet saat ini masih menggunakan sistem yang sama dengan pemerintahan sebelumnya, di mana didominasi oleh perwakilan partai politik. Padahal, sejak awal seharusnya dibentuk zaken kabinet yang terdiri dari para profesional di bidangnya masing-masing.
Rinto berpendapat bahwa pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan dapat membuat negara lebih stabil dalam mencapai tujuannya. Dengan sistem ini, rakyat akan lebih percaya bahwa mereka akan tetap sampai tujuan siapapun kepala pemerintahannya. Selain itu, kepala pemerintah juga tidak akan semena-mena karena tidak memiliki otoritas penuh sebagai pemilik suatu negara.
