Berita

Kunjungan Partai X ke Smart Nation Expo Kuala Lumpur: Mempersiapkan Pemerintahan yang Berbasis Artificial Intelligent (AI)
Berita Terbaru

Kunjungan Partai X ke Smart Nation Expo Kuala Lumpur: Mempersiapkan Pemerintahan yang Berbasis Artificial Intelligent (AI)

Partai X mengadakan kunjungan ke Smart Nation Expo di Kuala Lumpur, Malaysia, 19-21 November 2024. Acara ini bertujuan untuk memperkuat visi Partai X dalam membangun pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel untuk kesejahteraan masyarakat.

Dengan mengusung prinsip one data, one map, dan one policy, Partai X berkomitmen untuk mewujudkan kemakmuran rakyat Indonesia melalui inovasi teknologi dan kebijakan yang terintegrasi.

Erick Karya, Ketua Eksekutif Partai X menyatakan bahwa saat ini, one data, one map, dan one policy, baru sebatas slogan belaka. Belum diikuti langkah-langkah signifikan untuk mewujudkannya. Oleh karena itu, Partai X berkomitmen menjadikan one data, one map, dan one policy sebagai salah satu program prioritasnya. 

Smart Nation Expo 2024 mengangkat tema "Smart Innovations for Digital Transformation". Expo ini menjadi platform bagi para pemangku kepentingan dan penyedia teknologi terkemuka untuk menjalin kemitraan dan mengeksplorasi bagaimana teknologi baru dapat merubah cara kita bekerja dan hidup. Dalam konteks ini, Partai X melihat kesempatan untuk memperkaya pengetahuan dan pengalaman dari praktik terbaik internasional dalam penerapan teknologi untuk pemerintahan yang lebih baik.

Kunjungan ini juga merupakan bagian dari upaya Partai X untuk mempersiapkan diri menghadapi tantangan pemerintahan modern. “Dengan fokus pada integrasi data dan peta, Partai X berupaya menciptakan kebijakan yang tidak hanya responsif tetapi juga berbasis pada data yang akurat dan terpercaya,” tambah anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan pada kesempatan yang sama.

One Data merupakan upaya membangun basis informasi terintegrasi. Ini merupakan salah satu pilar utama dari inisiatif Partai X. One Data merujuk pada pengumpulan dan pengelolaan data dari berbagai sumber dalam satu sistem yang terintegrasi. Dengan demikian, pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan informasi yang komprehensif dan akurat.

Kebijakan ini sejalan dengan langkah pemerintah Indonesia yang telah meluncurkan berbagai inisiatif digital untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Penggunaan data yang terintegrasi diharapkan dapat mengurangi kesalahan dalam pengambilan keputusan serta meningkatkan efisiensi dalam pelayanan publik.

Sementara pilar kedua adalah One Map atau satu peta. One Map mengatasi tumpang tindih data geospasial. Konsep one map atau Kebijakan Satu Peta merupakan langkah strategis untuk mengatasi permasalahan tumpang tindih data geospasial yang sering terjadi di Indonesia. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan satu peta referensi yang akurat dan terintegrasi, sehingga meminimalisir konflik lahan dan meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya alam.

Dalam kunjungan ke Smart Nation Expo, Partai X berencana untuk memperkaya khazanah dengan melihat implementasi kebijakan serupa di negara lain. Pembelajaran dari pengalaman internasional akan membantu Partai X dalam merumuskan strategi yang lebih baik untuk penerapan one map di Indonesia.

Sedangkan pilar ketiga adalah One Policy. One Policy merupakan kebijakan terpadu untuk pembangunan berkelanjutan. Prinsip one policy menekankan pentingnya kebijakan yang terpadu dan sinergis antar sektor. Dengan adanya kebijakan yang saling mendukung, diharapkan proses pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan efektif.

One policy sangat penting dalam konteks pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas. Partai X percaya bahwa dengan mengadopsi pendekatan ini, Partai X dapat menciptakan iklim investasi yang lebih baik serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan harus mampu memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama kelompok-kelompok rentan.

Tentu saja, tiga pilar tersebut juga menjadi bagian penting dari pencegahan korupsi, dan manipulasi hukum oleh oknum-oknum birokrasi yang jumlah oknumnya sangat banyak.