Berita

Ketua Umum Partai X Erick Karya: Kudeta Kebijakan Sri Mulyani dan Luhut Binsar Panjaitan terhadap Presiden Prabowo Subianto Merugikan Rakyat

Ketua Umum Partai X, Erick Karya, kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan. Erick menilai kebijakan keduanya bertentangan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang konsisten membela kepentingan rakyat. Erick bahkan menyebut tindakan ini sebagai bentuk "kudeta kecil" terhadap komitmen pro-rakyat Presiden.

Sri Mulyani tetap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada semua barang, termasuk barang non-mewah, dengan kebijakan dasar pengenaan pajak (DPP) dikalikan 11/12. Menurut Erick, aturan ini memperumit administrasi dan membingungkan wajib pajak. “Alih-alih memberikan solusi, kebijakan ini justru menambah beban rakyat yang sudah berjuang di tengah tantangan ekonomi,” tegas Erick.

Kritik serupa diarahkan kepada Luhut Binsar Panjaitan, yang menyatakan bahwa masyarakat yang tidak membayar pajak akan dipersulit aksesnya ke layanan publik, seperti pengurusan SIM, KTP, dan paspor. Erick menyebut langkah ini tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga berlawanan dengan semangat pemerintahan Prabowo yang selalu berpihak pada rakyat.

Luhut juga tercatat dalam dokumen Panama Papers, bocoran dari firma hukum Mossack Fonseca yang dirilis pada 2016. Dokumen tersebut mengungkap nama-nama pengusaha, politisi, dan orang kaya yang terlibat dalam pelarian pajak. Panama Papers dirilis oleh OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project), lembaga yang menempatkan mantan Presiden Jokowi sebagai kandidat pemimpin terkorup 2024. Fakta ini semakin menambah kekhawatiran publik tentang integritas Luhut dalam posisi pemerintahannya.

Pernyataan Erick diperkuat oleh Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X. Rinto menegaskan bahwa pejabat publik seharusnya melayani rakyat, bukan malah menyusahkan atau bahkan mengancam mereka.

“Pejabat itu pelayan rakyat, bukan pembuat masalah. Jangan lupa, sesuai amanat konstitusi, kedaulatan ada di tangan rakyat. Sri Mulyani dan Luhut harus sadar diri. Anda adalah pelayan rakyat, jangan bisanya hanya menyusahkan dan mengancam mereka,” ujar Rinto dengan nada keras.

Rinto juga menambahkan bahwa pemerintah harus mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat. "Kebijakan yang hanya berpihak kepada kepentingan elite dan memberatkan rakyat adalah pengkhianatan terhadap konstitusi dan visi besar Presiden Prabowo,” tambahnya.

Erick Karya dan Rinto Setiyawan mendesak agar Presiden Prabowo mengevaluasi kebijakan tersebut dan meminta Sri Mulyani serta Luhut untuk mencabut aturan yang merugikan rakyat. Jika keduanya terus menerapkan kebijakan yang tidak sejalan dengan visi presiden, Erick menyarankan agar posisi mereka dipertimbangkan kembali.

“Jika mereka tidak bisa mendukung arah kebijakan Presiden Prabowo yang selalu berpihak kepada rakyat, sudah saatnya mereka memberi ruang bagi pejabat yang lebih memahami kebutuhan rakyat,” pungkas Erick.

Rakyat Indonesia menanti langkah tegas Presiden Prabowo dalam menyelesaikan polemik ini dan memastikan kebijakan pemerintah tetap berpihak kepada kesejahteraan rakyat.