Berita

Kesepakatan Maritim Prabowo-Xi Jinping: Kedaulatan Natuna Terancam?

 Kesepakatan maritim antara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping baru-baru ini menuai kritik tajam dari berbagai kalangan, (12/11/2024). Banyak pihak mengkhawatirkan bahwa kesepakatan ini dapat membahayakan posisi strategis Indonesia di wilayah Natuna, yang merupakan titik penting dalam pertahanan dan kedaulatan negara.

Kesepakatan ini mencakup kolaborasi dalam bidang keamanan maritim dan pengembangan infrastruktur, namun ada kekhawatiran bahwa hal ini akan mengurangi kewenangan Indonesia atas wilayah perairan Natuna. Dengan meningkatnya kehadiran Tiongkok di kawasan tersebut, potensi konflik dan ketegangan dapat meningkat, yang berpotensi merugikan kepentingan nasional Indonesia.

Rinto Setiyawan, Anggota Majelis Tinggi Partai X menekankan pentingnya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan. Pemisahan ini bertujuan agar setiap kebijakan yang diambil oleh presiden dapat selalu diawasi dan tidak membahayakan kedudukan negara, apalagi sampai menyengsarakan masyarakat. 

"Jika presiden memiliki kekuasaan penuh tanpa adanya pengawasan yang memadai, maka keputusan-keputusan yang diambil bisa jadi tidak mempertimbangkan kepentingan rakyat secara keseluruhan," jelas Rinto.

Dalam hal ini, kesepakatan maritim dengan Tiongkok harus dievaluasi secara kritis untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak hanya menguntungkan segelintir elit tetapi juga melindungi kedaulatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Kekhawatiran akan kesepakatan ini juga mencerminkan potensi penyalahgunaan wewenang oleh elit politik yang mungkin mengutamakan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dengan adanya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintahan, diharapkan ada mekanisme checks and balances yang lebih baik dalam pengambilan keputusan strategis yang berkaitan dengan kepentingan nasional.

Kesepakatan maritim Prabowo-Xi Jinping harus ditangani dengan hati-hati agar tidak membahayakan posisi Natuna dan kedaulatan Indonesia. Mengingat pentingnya pemisahan kepala negara dan kepala pemerintahan menurut prinsip Partai X, masyarakat perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak hanya efektif tetapi juga transparan dan akuntabel. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat menjaga kedaulatan dan kesejahteraan rakyatnya tanpa terjebak dalam kepentingan politik sempit.