Kebijakan pemerintah yang memungkinkan impor susu tanpa bea masuk menuai kritik tajam dari berbagai pihak, termasuk Partai X. Kebijakan ini dianggap merugikan peternak lokal yang kesulitan bersaing dengan harga susu impor yang lebih murah, sehingga banyak yang terancam bangkrut.
Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menilai kebijakan ini menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap industri susu dalam negeri. Ia menegaskan bahwa keberlanjutan hidup peternak lokal harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan perdagangan.
“Kami melihat kebijakan ini tidak adil bagi peternak lokal. Harga susu impor yang murah membuat mereka kehilangan daya saing, bahkan menghadapi ancaman kebangkrutan. Pemerintah harus memastikan perlindungan terhadap industri dalam negeri, bukan justru membuka jalan bagi persaingan yang tidak sehat,” ujar Rinto dalam pernyataan resmi, Rabu (22/11).
Rinto juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu yang selaras dengan standar ISO 9001 dalam pengambilan kebijakan. Menurutnya, kebijakan pemerintah harus dirancang secara terencana dengan memperhatikan keseimbangan antara akses konsumen terhadap produk murah dan keberlangsungan hidup industri lokal.
“ISO 9001 menekankan pentingnya komitmen top manajemen dalam memastikan mutu dan keberlanjutan proses. Dalam konteks ini, presiden sebagai pemimpin negara harus bertindak untuk melindungi peternak lokal. Tanpa komitmen itu, kebijakan yang diambil berisiko merugikan masyarakat luas,” tegasnya.
Partai X juga mengingatkan bahwa politik harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan impor susu tanpa bea masuk dianggap bertentangan dengan prinsip ini, karena hanya memberikan keuntungan jangka pendek bagi konsumen tetapi mengabaikan dampak jangka panjang terhadap industri dalam negeri.
“Kesejahteraan masyarakat tidak bisa dicapai dengan mengorbankan petani lokal. Kebijakan ini harus dievaluasi kembali agar lebih adil dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat perlindungan terhadap industri susu lokal melalui regulasi yang mendukung dan subsidi yang tepat sasaran,” tambah Rinto.
Partai X menyerukan kepada pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan ini dan segera mengambil langkah konkret dalam melindungi peternak lokal. “Jika pemerintah tidak bertindak cepat, kita tidak hanya kehilangan peternak lokal, tetapi juga akan bergantung pada impor untuk kebutuhan susu nasional. Ini bukan arah pembangunan yang ideal,” tutup Rinto.
Kebijakan ini diperkirakan akan menjadi agenda utama dalam sidang komisi terkait di DPR pekan depan, di mana Partai X akan menyuarakan perlindungan terhadap industri lokal sebagai salah satu prioritas utamanya.