Berita

Janji 1 Juta Rumah Murah untuk Gen Z dan Milenial: Solusi atau Gimmick?

Pemerintah tengah merancang kebijakan besar dalam sektor perumahan dengan rencana penyediaan satu juta rumah murah khusus untuk generasi Z dan milenial di Jakarta Selatan. Langkah ini menjadi bagian dari program peningkatan kesejahteraan rakyat yang digagas Presiden RI Prabowo Subianto.

Utusan Khusus Presiden RI Bidang Iklim dan Energi, Hashim S. Djojohadikusumo mengatakan, guna merealisasikan program tersebut, pemerintah sudah menyiapkan investor Qatar yang siap mendanai pembangunan 1 juta rumah di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan.

Program ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan akan hunian bagi kalangan muda yang selama ini kesulitan membeli rumah karena harga properti yang terus meningkat. Lantas, benarkah implementasinya sesuai sasaran?

Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R Saputra menyatakan, pemerintah harus memastikan rumah yang dibangun benar-benar diperuntukkan bagi mereka yang membutuhkan dan bukan untuk dijadikan instrumen investasi bagi kelompok tertentu.

"Kami mendukung kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Namun, jangan sampai program ini hanya menjadi alat politik yang berujung pada ketidakadilan dalam distribusi rumah murah," ungkapnya.

Kebijakan ini, dikatakan Prayogi, seharusnya tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kepemilikan rumah, tetapi juga memastikan bisa dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Sehingga, program yang dibuat pemerintah bukan sebagai alat pemenuhan kepentingan segelintir elite atau investor.

Langkah yang lebih tepat, menurut Prayogi, dalam mengatasi krisis hunian bagi generasi muda bukan hanya dengan membangun rumah murah di satu wilayah tertentu, tetapi dengan melakukan reformasi kebijakan properti yang lebih luas, termasuk pemerataan pembangunan ke daerah-daerah lain untuk mengurangi kepadatan di Jakarta. Selain itu, pemerintah perlu memastikan bahwa program ini memiliki regulasi ketat agar tidak disalahgunakan oleh para spekulan properti.

"Program ini harus dilihat secara menyeluruh. Jangan hanya berfokus di Jakarta Selatan, tapi juga pikirkan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah. Jika tidak ada regulasi yang ketat, kebijakan ini bisa saja menguntungkan para spekulan properti, bukan rakyat," imbuhnya.

Dalam konteks ini, Prayogi mempertanyakan apakah rencana satu juta rumah murah ini benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat atau justru berpotensi dikendalikan oleh kelompok tertentu yang memanfaatkan kebijakan ini untuk keuntungan mereka sendiri.

Lebih jauh, Prayogi menyebut, meskipun program satu juta murah ini memiliki tujuan yang baik, realisasinya harus tetap diawasi agar tidak menyimpang dari prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat yang diusung dalam nilai-nilai Pancasila. Prayogi juga menegaskan, setiap kebijakan publik harus mengutamakan kepentingan rakyat dan dijalankan secara transparan agar benar-benar berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat luas.

"Kami akan terus mengawasi kebijakan ini. Jika benar untuk rakyat, maka kami akan mendukung. Namun, jika ada indikasi kepentingan kelompok tertentu, kami tidak akan tinggal diam," tandasnya.