Berita

Investasi Rp300 T ke Danantara, Partai X: Rakyat atau Korporasi yang Untung?

Pemerintah mengumumkan bakal mengamankan dana senilai Rp300 triliun yang bakal diinvestasikan melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara untuk mendukung 20 proyek nasional strategis. Hal itu disampaikan Presiden RI Prabowo Subianto saat meresmikan BPI Danantara pada 24 Februari 2025.

Prabowo mengungkapkan, dana senilai Rp 300 triliun tersebut berasal dari efisiensi anggaran dan penanggulangan korupsi, hingga belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Menurutnya, langkah tersebut sebagai bentuk pembuktian komitmen Indonesia dalam mengelola kekayaan negara dengan disipili keuangan.

Kebijakan tersebut menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk kritik dari Partai X yang mempertanyakan efektivitas dan urgensi kebijakan tersebut di tengah ketidakpastian ekonomi nasional.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan menyampaikan, seharunya pemerintah memegang prinsip transparansi dan akuntabilitas untuk dijadikan kunci utama dalam pengelolaan investasi ini. Ia menilai, investasi dengan nilai fantastis tersebut harus benar-benar bisa memberikan manfaat kepada rakyat.

“Kami menghargai upaya pemerintah dalam mengoptimalkan dana negara, tetapi pertanyaan mendasar adalah, apakah investasi sebesar ini benar-benar akan memberikan manfaat bagi rakyat secara langsung? Jangan sampai efisiensi yang dilakukan justru mengorbankan anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk kebutuhan mendesak seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Rinto juga menyoroti perlunya mekanisme pengawasan yang lebih ketat dalam penggunaan dana tersebut. Ia menegaskan, prinsip Partai X berpegang pada efektivitas, efisiensi, dan transparansi untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Dalam hal ini, pihaknya mengharapkan pemerintah mampu menjalankan proyek ini agar sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan tidak menimbulkan kesenjangan sosial baru.

“Jika pemerintah ingin mewujudkan investasi yang sehat, maka mereka harus memastikan bahwa proyek-proyek yang didanai Danantara tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi juga benar-benar membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Kontroversi seputar proyek Danantara juga tidak luput dari perhatian Partai X. Rinto menyebut beberapa pihak menilai proyek ini berisiko tinggi karena minimnya kejelasan tentang pengembalian investasi dan dampaknya terhadap ekonomi riil.

“Banyak pertanyaan yang masih menggantung: bagaimana mekanisme pengelolaan dana ini? Apa jaminan bahwa proyek-proyek tersebut tidak akan terbengkalai? Apakah ada studi kelayakan yang benar-benar independen sebelum keputusan investasi ini diambil?” katanya.

Menurut Rinto, alih-alih langsung menggelontorkan dana dalam jumlah besar untuk investasi jangka panjang, pemerintah seharusnya mempertimbangkan pendekatan yang lebih bertahap dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil dan akademisi, untuk memastikan keberlanjutan kebijakan ini.

“Prinsip negara yang kuat adalah negara yang memastikan kesejahteraan rakyatnya terlebih dahulu. Jangan sampai kita terjebak dalam narasi investasi besar, tetapi realitanya rakyat masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar mereka,” tandasnya.