Berita

Infrastruktur Terancam Gagal Imbas Efisiensi Anggaran, Partai X Desak Evaluasi Menyeluruh!

Baru-baru ini, pemerintah mengumumkan efisiensi anggaran di tahun 2025. Rupanya, pemangkasan anggaran ini cukup berdampak pada 21 proyek infrastruktur yang terancam tidak dapat dilanjutkan.

Hal ini karena, anggaran infrastruktur mengalami pemotongan sebesar Rp81,38 triliun imbas dari kebijakan efisiensi anggaran pada tahun 2025. Adapun, proyek-proyek infrastruktur yang terancam gagal ini dari berbagai sektor, termasuk proyek konektivitas, sumber daya air, serta pengembangan kawasan pemukiman.

Menanggapi hal tersebut, anggota Majelis Tinggi Partai X Rinto Setiyawan menegaskan pentingnya prinsip keadilan sosial dalam setiap kebijakan pemerintah. Menurutnya, efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan proyek-proyek yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah harus lebih selektif dan transparan dalam menentukan proyek mana yang dipangkas. Jangan sampai kebijakan ini justru memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi,” ujarnya.

Pada dasarnya, Partai X memahami pentingnya efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah kali ini. Namun, dikatakan Rinto, pemotongan anggaran harus dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

"Kebijakan pemotongan anggaran harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Jangan sampai proyek-proyek vital yang dapat meningkatkan kesejahteraan justru dihentikan," katanya.

Rinto juga menyoroti, pemotongan anggaran yang tidak tepat sasaran dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Partai X mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang terdampak dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang diusung oleh partai.

Dalam hal ini, Rinto menyebut, pentingnya partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan terkait pemotongan anggaran. "Transparansi dan keterlibatan masyarakat adalah kunci untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat," jelasnya.

Partai X berharap pemerintah dapat meninjau kembali kebijakan pemotongan anggaran tersebut dan memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas. Rinto meminta, pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek-proyek yang terdampak dan memastikan keputusan yang diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan sosial, sehingga tetap sejalan dengan visi pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

“Pemerintah harus memastikan bahwa efisiensi yang dilakukan benar-benar untuk kepentingan rakyat, bukan sekadar langkah administratif belaka," pungkasnya.