Berita

Heboh Pertalite Dioplos Jadi Pertamax, Partai X Desak Transparansi dan Reformasi Tata Kelola BBM

Kasus pengoplosan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite menjadi Pertamax kembali mencuat dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Hal tersebut diketahui menyusul temuan dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Dari temuan Kejagung, PT Pertamina Patra Niaga diduga membeli Pertalite yang selanjutnya di-blend atau dioplos di depo menjadi Pertamax. Sehingga, saat masyarakat membelinya Pertalite oplosan tersebut dihargai seharga Pertamax.

“Dalam pengadaan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga, tersangka RS melakukan pembelian (pembayaran) untuk Ron 92 (Pertamax), padahal sebenarnya hanya membeli Ron 90 (Pertalite) atau lebih rendah kemudian dilakukan blending di storage/depo untuk menjadi Ron 92, dan hal tersebut tidak diperbolehkan,” tulis keterangan Kejagung.

Informasi inipun langsung memicu reaksi publik. Banyak dari mereka yang merasa lagi0lagi menelan kekecewaan terhadap pejabat pemerintahan, bahkan tidak habis pikir hal tersebut terjadi.

“Bahkan saat berniat baik pakai pertamax karena merasa tak berhak disubsidi pun, kita tetap ditipu di negara ini,”

“mau ngisi pertalite ngantrinya panjang diisi pake pertamax ternyata isinya dioplos lama-lama kendaraan diisi kegiatan bermanfaat”

“Di Indonesia, orang taat bayar PBB dibalas pakai sertifikat tanah ganda. Orang beli pertamax biar subsidi bisa tepat sasaran dibalas pakai BBM oplosan. Orang taat bayar pajak dibalas pakai pejabat publik yang gak kompeten. Gak ketolong ini negara”

“Tiap ngisi pertamax bangga banget berasa jalan di red carpet dalem hati songong yahaha pada make pertalite yaa ehh Taunya diri sendiri lagi dibodohin pertamina”

“Yang kelas bawah dibuat susah cari gas melon, yang kelas menengah kena tipu BBM pertamax. Kan brengsek”

Begitulah beberapa keluhan warganet dan masih banyak lainnya terkait kasus korupsi pengoplosan Pertalit menjadi Pertamax yang ramai dibicarakan di sosial media.

Dugaan praktik ilegal ini tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga menimbulkan pertanyaan besar terkait pengawasan distribusi BBM di Indonesia. PT Pertamina (Persero) pun angkat bicara, pihaknya menegaskan setiap produk BBM yang didistribusikan telah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra memberikan tanggapan kritis terhadap kejadian ini. Menurutnya, kasus ini merupakan indikasi dari lemahnya sistem pengawasan dan transparansi dalam tata kelola BBM nasional.

“Kita bicara tentang keadilan dan kesejahteraan rakyat. Ketika ada praktik seperti ini, jelas yang paling dirugikan adalah masyarakat luas. Harga BBM semakin mahal, kualitasnya diragukan, dan yang menikmati keuntungan adalah segelintir pihak yang bermain dalam skema ini,” ujarnya.

Prayogi menekankan, peristiwa ini harus menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme distribusi BBM. Ia mengingatkan, sesuai dengan prinsip Partai X, negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat.

“Kasus ini bukan sekadar insiden teknis, melainkan masalah sistemik. Ini menunjukkan adanya celah yang harus segera diperbaiki. Pemerintah harus memperkuat sistem pengawasan, baik dari hulu hingga hilir, agar hal semacam ini tidak terulang,” tegasnya.

Menyikapi hal itu, Partai X menawarkan beberapa langkah solusi yang bisa diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Pertama, peningkatan transparansi dalam rantai distribusi BBM dengan menerapkan sistem digitalisasi dan teknologi blockchain guna mencegah manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang.

Kedua, penguatan peran lembaga pengawas independen yang memiliki akses penuh terhadap data distribusi dan stok BBM nasional. Dengan demikian, potensi kecurangan bisa lebih cepat terdeteksi dan ditindaklanjuti.

Ketiga, penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pengoplosan BBM, termasuk jika ada keterlibatan oknum aparat atau pejabat yang bermain dalam kasus ini. “Tidak boleh ada kompromi bagi siapa pun yang merugikan rakyat. Ini menyangkut hak publik yang harus kita jaga bersama,” ungkapnya.

Selain itu, Partai X menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi distribusi BBM. Pemerintah diharapkan dapat membuka jalur pengaduan yang lebih responsif dan cepat untuk menindaklanjuti laporan dari warga.

“Kita tidak bisa membiarkan kasus ini berlalu begitu saja. Pemerintah harus bergerak cepat, bukan sekadar merespons, tapi benar-benar melakukan reformasi mendasar dalam tata kelola BBM,” pungkas Prayogi.