Berita

Heboh Honorer Dirumahkan, Efisiensi Anggaran atau Pengabaian Hak Pekerja?

Kabar dirumahkannya tenaga honorer akibat kebijakan efisiensi anggaran menjadi sorotan publik. Beberapa di antaranya, honorer di wilayah Pemkab lumajang, kemudian di wilayah Jember, bahkan kabarnya ada juga ratusan pekerja dari Kementerian PU harus di rumahkan karena efisiensi.

Menteri Pekerjaan Umum (PU), Doddy Hanggodo langsung mengonfirmasi terkait kabar tersebut. Ia menjelaskan, pegawai yang dikabarkan dirumahkan tersebut masih menunggu proses perpanjangan kontrak.

Disisilain, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) serta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) juga buka suara terkait kabar honorer pemerintahan yang dirumahkan karena efisiensi anggaran.  Kedua kementerian tersebut memberikan klarifikasi jikasejauh ini belum ada imbas pemberhentian honorer, namun semuanya ditata berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Menanggapi hal itu, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Diana Isnaini menegaskan, pemerintah seharusnya mengedepankan prinsip kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan. Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya berpikir soal angka dan efisiensi anggaran tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.

“Ratusan atau mungkin ribuan tenaga honorer yang kehilangan pekerjaan berarti juga ratusan atau ribuan keluarga kehilangan sumber penghasilan. Negara yang kuat bukan hanya yang mampu menghemat anggaran, tetapi juga yang mampu memastikan kesejahteraan rakyatnya," ujarnya.

Berdasarkan prinsip Partai X yang menempatkan negara sebagai rumah tangga besar, pemerintah memiliki peran serupa dengan kepala keluarga yang bertanggung jawab atas kesejahteraan setiap anggotanya. Dalam analogi ini, tenaga honorer dapat disamakan dengan asisten rumah tangga yang perannya krusial dalam menjaga keteraturan dan kelangsungan hidup keluarga. Pemutusan hubungan kerja mereka secara masif tanpa solusi konkret dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab negara.

Diana menambahkan, dalam hal ini terlepas benar tidaknya kabar tenaga honorer banyak yang dirumahkan imbas efisiensi anggaran, maka pemerintah seharusnya mengambil langkah lebih bijak dalam menangani permasalahan ini.

 "Jika benar ada efisiensi anggaran yang perlu dilakukan, pemerintah harus mencari alternatif lain seperti reformasi birokrasi atau pengelolaan keuangan yang lebih baik. Memotong tenaga kerja bukanlah solusi. Justru, negara harus menciptakan lapangan kerja dan memberikan perlindungan kepada tenaga honorer yang sudah lama mengabdi," ungkapnya

Lebih jauh, Partai X mengingatkan dalam struktur negara, rakyat memiliki peran utama dalam memberikan mandat kepada pemerintah. Oleh karena itu, kebijakan yang berdampak pada kehidupan banyak orang haruslah memperhitungkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Pemangkasan anggaran semestinya tidak menjadi alasan untuk mengorbankan tenaga kerja, tetapi justru menjadi momentum untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan, seperti redistribusi anggaran yang lebih adil atau penciptaan program alternatif bagi tenaga honorer.

Dengan kondisi ini, Partai X mendesak pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan pemangkasan honorer dan mencari solusi yang lebih manusiawi. “Karena negara yang kuat bukanlah yang hanya mampu menghemat anggaran, tetapi yang dapat menjaga kesejahteraan seluruh rakyatnya tanpa terkecuali,” pungkasnya.