Berita

Dramatis! TVRI-RRI Nyaris PHK Massal, Partai X Soroti Kebijakan Tak Berpihak pada Rakyat

Kebijakan efisiensi anggaran di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI sempat mengancam keberlangsungan kerja sejumlah karyawan, terutama tenaga honorer dan kontributor. Beberapa jurnalis bahkan mengaku sudah dirumahkan dan harus beralih profesi demi bertahan hidup. Salah satu kisah yang mencuat adalah seorang jurnalis TVRI yang kini berjualan pecel lele untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dari TVRI dan RRI pun langsung mencuat dan menuai sorotan dari berbagai pihak, termasuk DPR. Setelah itu, tak berselang lama manajemen TVRI dan RRI akhirnya memastikan tidak akan melakukan PHK terhadap karyawan mereka.

Hal ini disampaikan dalam rapat bersama DPR, di mana Direktur Utama LPP TVRI, Iman Brotoseno, menegaskan, seluruh tenaga kerja, baik karyawan tetap maupun honorer, akan tetap dipertahankan.

“Kami akan menindaklanjuti, setelah rapat ini tidak ada lagi semacam dirumahkan atau pengurangan honor dan hal-hal yang berkaitan dengan pegawai dan contributor,” kata Imam Brotoseno usai rapat bersama Komisi VII DPR, Rabu (12/2/2025).

Menyikapi polemik ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Prayogi R. Saputra, mengkritisi langkah pemerintah yang dinilai kurang matang dalam menyusun kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, kebijakan efisiensi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan pekerja yang sudah mengabdi untuk kepentingan publik.

“Efisiensi anggaran seharusnya tidak berujung pada pengurangan tenaga kerja yang sudah berkontribusi besar bagi lembaga penyiaran publik. Ini menunjukkan kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan anggaran negara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Prayogi menegaskan, pemerintah harus bisa menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, Partai X menilai efisiensi anggaran seharusnya dilakukan dengan cara yang lebih tepat, seperti menekan pemborosan, meningkatkan akuntabilitas belanja negara, serta memangkas program-program yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

“Jika efisiensi hanya diterapkan pada sektor yang menyentuh kebutuhan rakyat kecil, maka kebijakan ini patut dipertanyakan. Pemerintah seharusnya lebih fokus pada penataan anggaran yang berpihak kepada kesejahteraan tenaga kerja dan masyarakat luas,” tegasnya.

Prayogi juga menyoroti pentingnya pemisahan peran antara kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem tata kelola negara. Menurutnya, kebijakan negara yang dibuat secara sepihak oleh pemerintah tanpa kontrol dari elemen lain akan berdampak buruk bagi masyarakat, termasuk dalam pengambilan keputusan terkait efisiensi anggaran.

Di sisi lain, Partai X mendorong pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan anggaran negara secara lebih transparan dan akuntabel. Dengan begitu, kebijakan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa harus mengorbankan tenaga kerja yang sudah berkontribusi.

Dengan adanya keputusan TVRI dan RRI untuk membatalkan PHK, harapan tetap terbuka bagi para pekerja yang sempat terancam kehilangan mata pencaharian. Namun, evaluasi lebih lanjut tetap diperlukan agar kebijakan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Terlebih, dari informasi yang beredar di sosial media, saat ini karyawan TVRI dan RRI masih tetap waspada sampai ada pemberitahuan yang lebih jelas terkait pembatalan rencana PHK massal tersebut.

“Kami meminta pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan efisiensi anggaran ini. Jangan sampai keputusan yang diambil justru melukai masyarakat yang seharusnya dilindungi,” pungkasnya.