Berita

DPR Usul Pertamina Bagikan Pertamax Gratis: Realistis atau Sekadar Sensasi?

Usulan anggota Komisi VI DPR Mufti Anam agar PT Pertamina (Persero) membagikan Pertamax secara gratis kepada masyarakat cukup menuai sorotan. Wacana ini mencuat setelah adanya dugaan kasus korupsi tata kelola minyak di Pertamina Patraniaga pada tahun 2018-2023 yang disinyalir menyebabkan kerugian negara mencapai Rp1000 triliun atau Rp1 kuadriliun, hingga memunculkan polemic BBM oplosan.

Menurut Mufti, permintaan maaf dari Pertamina atas krisis tersebut tidak cukup, dan harus ada langkah konkret sebagai bentuk tanggung jawab kepada rakyat. Langkah ini juga bisa sebagai upaya untuk memulihkan integritas Pertamina.

“Dengarkan kata netizen, saya pikir ada benarnya. Bagaimana untuk mengembalikan integritas Pertamina, mereka ganti, kasih Pertamax gratis selama setahun misalnya. Tapi itu tidak mungkin, atau seminggu deh, atau sebulan, atau apa yang bisa dilakukan. Yang penting rakyat merasa ada upaya dari Pertamina untuk memberikan perbaikan dan minta maaf kepada rakyat,” ujarnya dikutip dari kompas.com.

Namun, usulan ini juga cukup memicu reaksi publik. Banyak pihak menilai kebijakan semacam ini bukanlah solusi struktural terhadap permasalahan energi di Indonesia. Sebaliknya, ini dianggap sebagai langkah populis yang tidak menyelesaikan akar masalah pengelolaan migas dan ketahanan energi nasional.

Tugas Pemerintah: Melindungi, Melayani, dan Mengatur Rakyat

Menanggapi usulan ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengingatkan, tugas utama pemerintah ada tiga, yaitu melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Ia menegaskan kebijakan energi harus selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang efektif, efisien, dan transparan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat benar-benar terwujud.

Menurut Rinto, membagikan Pertamax gratis bukanlah langkah yang sejalan dengan tanggung jawab pemerintah dalam mengatur sumber daya negara secara bijak. "Negara harus hadir untuk menjamin akses energi bagi rakyatnya, bukan dengan gimmick saja, tetapi dengan kebijakan berkelanjutan yang memastikan ketersediaan dan keterjangkauan BBM dalam jangka panjang," ungkapnya.

Partai X menegaskan, politik seharusnya bukan sekadar ajang populisme, tetapi merupakan perjuangan mendapatkan kewenangan untuk dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan demi kesejahteraan rakyat. Dalam konteks ini, kebijakan publik haruslah berpijak pada prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dan akuntabel.

Menurut Partai X, pemerintah adalah bagian dari rakyat yang diberi kewenangan untuk mengelola negara demi kepentingan bersama. “Karena itu, kebijakan energi harus mengutamakan keadilan bagi seluruh rakyat, bukan sekadar menjadi respons cepat terhadap kritik yang muncul di tengah ketidakpuasan publik,” jelas Rinto.

Skandal Pertamina: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Dikedepankan

Di tengah isu ini, publik juga masih menanti penyelesaian atas berbagai skandal yang menjerat Pertamina. Kasus dugaan korupsi dan ketidakefisienan dalam distribusi BBM menjadi sorotan. Terkait hal itu, Rinto menyebut, setiap penyimpangan dalam pengelolaan energi nasional harus diusut tuntas dengan transparansi, agar kepercayaan publik terhadap institusi negara tetap terjaga.

“Kami mendorong audit menyeluruh terhadap kebijakan energi nasional, termasuk pengelolaan Pertamina, guna memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil selaras dengan kepentingan rakyat, bukan sekadar kebijakan yang bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan,” pungkasnya.

Dengan demikian, daripada sekadar membagikan Pertamax gratis, pemerintah seharusnya fokus pada kebijakan yang menjamin harga BBM stabil dan pasokan energi nasional aman dalam jangka panjang.