Berita

Dari Kasus Pesta Sabu Hingga Ketidakadilan Pajak : Bukti Nilai Pancasila Tidak Mengalami Daur Ulang?

Kasus pesta sabu yang terjadi di Lapas Tanjung Raja, serta kebijakan pajak yang dirasa tidak adil, mendapat perhatian serius dari masyarakat dan tokoh politik. Menanggapi kedua isu tersebut, Erick Karya, Ketua Eksekutif Partai X, dalam wawancara eksklusif dengan media, mengungkapkan pandangannya tentang bagaimana kasus-kasus ini mencerminkan tantangan besar dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Erick Karya memulai dengan menyoroti kasus pesta sabu di Lapas Tanjung Raja sebagai contoh nyata kegagalan sistem pengawasan di lembaga pemasyarakatan yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan pemulihan bagi narapidana. “Kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan serius dalam pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Jika hal ini dibiarkan, akan berdampak buruk pada sistem hukum yang justru seharusnya menegakkan keadilan dan rehabilitasi,” ujar Erick.

Lebih lanjut, Erick mengaitkan masalah ini dengan prinsip dasar Pancasila, khususnya sila ke-2 yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” serta sila ke-5, yang menekankan tentang keadilan sosial. “Tantangan ini adalah refleksi dari ketidakmampuan kita sebagai bangsa dalam memastikan bahwa semua lembaga negara berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Lapas seharusnya menjadi tempat rehabilitasi, bukan sarang kejahatan. Ini adalah kegagalan dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.

Selain itu, Erick juga menanggapi isu ketidakadilan pajak yang muncul akibat kebijakan tax amnesty dan kenaikan PPN 12%. Ia mengkritik kebijakan tersebut yang dinilai lebih menguntungkan pihak-pihak berkapital besar, sementara beban berat justru ditanggung oleh rakyat kecil. “Tax amnesty ini jelas menunjukkan ketidakadilan. Sementara rakyat kecil harus menanggung beban pajak yang semakin berat dengan kenaikan PPN 12%, konglomerat besar justru diberi pengampunan atas tunggakan pajaknya. Hal ini menciptakan kesan bahwa kebijakan pemerintah lebih berpihak kepada elit,” ungkap Erick.

Erick Karya menegaskan bahwa untuk mengatasi masalah ini, Partai X mendorong perlunya pemaknaan ulang terhadap nilai-nilai Pancasila agar lebih relevan dengan kondisi zaman saat ini. Ia menyatakan, "Partai X percaya bahwa Pancasila harus didaur ulang, bukan hanya sebagai simbol, tapi sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan yang adil dan merata. Kita perlu memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah benar-benar mengutamakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam kesempatan tersebut, Erick juga menekankan pentingnya transparansi dalam kebijakan publik. “Jika kebijakan pajak dan pengampunan pajak tidak transparan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah. Transparansi adalah kunci untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan prinsip keadilan,” ujarnya.

Erick Karya kemudian mengajak masyarakat untuk aktif dalam mengawasi kebijakan publik. “Masyarakat harus ikut berperan serta dalam menuntut kebijakan yang lebih adil dan transparan. Ini adalah momen untuk kita bersama-sama merenungkan apakah pemimpin-pemimpin kita benar-benar menjalankan amanah rakyat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila,” tambahnya.

Dalam wawancara tersebut, Erick juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda agar mereka bisa memahami pentingnya keadilan, transparansi, dan partisipasi dalam kehidupan berbangsa. “Reformasi sistem perpajakan yang lebih adil dan transparan harus segera dilaksanakan agar keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa terwujud,” pungkasnya.