Berita

Danantara Ambil Alih BUMN, Rakyat Untung atau Buntung?

Peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), superholding yang mengonsolidasikan tujuh BUMN strategis seperti Bank Mandiri, BRI, BNI, Pertamina, dan Telkom, telah menimbulkan berbagai reaksi dari publik. Selain menciptakan perubahan besar dalam tata kelola perusahaan negara, muncul pula kekhawatiran terkait peran Kementerian BUMN serta dampak kebijakan ini terhadap masyarakat luas.

Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengatakan, langkah besar ini seharusnya dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas. Sebab, pengelolaan aset negara harus menjadi prioritas utama agar tidak mengorbankan kepentingan rakyat.

Melihat kontroversi yang timbul di berbagai lini massa, Rinto menilai, kebijakan ini harus dilakukan koreksi. Terlebih, masyarakat memiliki kekhawatiran terkait pengelolaan BUMN setelah terbentuknya Danantara.

"Danantara memang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, tetapi jangan sampai justru mengurangi kontrol negara terhadap aset strategis. Prinsip yang kami pegang adalah negara harus dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan untuk mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Jika ada kekhawatiran bahwa pengelolaan BUMN menjadi lebih tertutup atau tidak berpihak kepada rakyat, maka ini perlu dikoreksi," ujarnya.

Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang kini juga menjabat sebagai Kepala BPI Danantara, sebelumnya menjelaskan, Kementerian BUMN tetap memiliki peran dalam koordinasi dan pengawasan. "Danantara akan merencanakan sejumlah program jangka pendek dan jangka panjang bersama Kementerian BUMN," kata Roslan.

Hal ini menunjukkan, meskipun Danantara mengambil alih pengelolaan aset, Kementerian BUMN masih memiliki fungsi strategis dalam penentuan kebijakan dan pengawasan. Namun, banyak pihak mempertanyakan seberapa besar pengaruh kementerian tersebut dalam menentukan arah kebijakan BUMN yang kini terpusat dalam satu entitas superholding.

Rinto menilai kejelasan regulasi dan batas kewenangan antara Danantara dan Kementerian BUMN harus diperjelas. Menurutnya, penting bagi pemerintah dan Danantara untuk memastikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik tetap dijalankan. Transparansi, akuntabilitas, dan keterlibatan publik harus menjadi prioritas agar kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan aset negara tetap terjaga.

"Jika Kementerian BUMN hanya menjadi pengawas tanpa kuasa intervensi strategis, maka bagaimana negara bisa memastikan kepentingan rakyat tetap diutamakan? Jangan sampai aset negara justru lebih berpihak kepada kepentingan bisnis semata, sementara rakyat tidak mendapatkan manfaat maksimal," tegasnya.

Terlebih, menyoal Danantara ini muncul gelombang seruan di media sosial agar masyarakat mulai beralih dari bank-bank BUMN, seperti Mandiri dan BRI ke bak swasta. Kekhawatiran ini muncul karena adanya persepsi bahwa pengelolaan oleh superholding dapat mengurangi transparansi dan akuntabilitas.

Terkait fenomena ini, Rinto mengingatkan, kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan negara harus dijaga dengan keterbukaan dan perlindungan terhadap kepentingan nasabah.

"Jika publik merasa khawatir dengan arah kebijakan Danantara, maka ini alarm bagi pemerintah dan regulator untuk lebih transparan. Bank BUMN selama ini adalah pilar perekonomian rakyat, terutama UMKM. Jangan sampai ada kesan bahwa perubahan ini justru menguntungkan segelintir pihak saja," ungkapnya.

Mengacu pada prinsip Partai X, Rinto menegaskan, negara harus memastikan kedaulatan ekonomi untuk rakyat tetap menjadi prioritas utama. Meskipun tujuan utamanya adalah meningkatkan efisiensi dan daya saing, ada kekhawatiran bahwa langkah ini dapat membuka peluang bagi kepentingan tertentu untuk memanfaatkan aset negara.

"Kami mendukung setiap inovasi yang bertujuan meningkatkan daya saing BUMN, tetapi tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi. Negara harus tetap menjadi pemegang kendali utama dalam pengelolaan aset strategis. Perubahan ini harus membawa manfaat bagi seluruh rakyat, bukan hanya bagi segelintir elite ekonomi," pungkasnya.