Berita

Budi Gunawan Ogah Buka Data, Partai X Desak Soal Transparansi

Menko Polkam Budi Gunawan mengungkapkan bahwa pemerintah berkomitmen memberantas judi online yang beroperasi di dalam negeri, namun ia menolak membahas bandar yang berlokasi di luar negeri karena adanya informasi sensitif yang tidak bisa dibuka ke publik. Pemerintah tetap memprioritaskan penegakan hukum bagi pelaku yang beroperasi di Indonesia, dan menegaskan bahwa kasus-kasus di dalam negeri akan ditindak tegas oleh kepolisian.

Dalam konteks transparansi, Rinto Setyawan dari Partai X menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam upaya pemberantasan judi online. Menurutnya, meskipun ada informasi yang harus dirahasiakan demi keamanan, pemerintah tetap perlu memberikan laporan berkala yang dapat diakses publik.

“Hal ini agar masyarakat memahami langkah-langkah yang telah diambil dan hasil yang dicapai dalam memerangi judi online,” tegas Rinto.

Transparansi ini dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap tindakan pemerintah, sehingga mereka dapat merasa terlibat dan mendukung upaya tersebut.

Selain itu, Rinto mengusulkan agar pemerintah rutin mengomunikasikan perkembangan upaya pemberantasan ini melalui media atau laporan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat melihat sejauh mana penegakan hukum terhadap judi online telah dijalankan.

Rinto juga menyarankan agar masyarakat dilibatkan dalam pencegahan, misalnya dengan mekanisme pelaporan aktivitas judi online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik dalam membantu pemerintah memantau pergerakan judi online.

Rinto juga mendorong evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap efektif dan dapat disesuaikan sesuai kondisi yang berkembang. Dalam penegakan hukum, keterlibatan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) harus dikoordinasikan agar berjalan efisien dan tanpa tumpang tindih tugas.

Dukungan anggaran yang memadai juga dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan program pemberantasan judi online, termasuk pengembangan teknologi pemblokiran situs judi dan pelacakan transaksi yang akurat.

“Dengan transparansi dan keterlibatan publik yang lebih tinggi, diharapkan pemberantasan judi online dapat berjalan lebih efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga keamanan digital,” pungkas Rinto.