Berita

BPJS Tak Mampu Biayai 100 Persen Pengobatan Rakyat, Partai X: Pemerintah Harus Bertanggung Jawab atas Krisis BPJS Kesehatan

Menteri Kesehatan baru-baru ini mengungkap persoalan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang masih menghadapi banyak keterbatasan. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah belum mampunya BPJS menanggung 100 persen biaya pengobatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Masalah ini muncul di tengah kebutuhan kesehatan yang semakin meningkat dan kompleks, sementara alokasi anggaran belum sepenuhnya mencukupi. Di masyarakat, banyak keluhan muncul dari pasien yang harus membayar biaya tambahan meski sudah menjadi peserta BPJS.

Kesenjangan layanan antara fasilitas kesehatan kelas atas di kota besar dan puskesmas di daerah terpencil mempertegas isu ketidakadilan ini. Realita ini menggambarkan bahwa kesetaraan layanan kesehatan yang menjadi hak setiap warga negara masih jauh dari kata ideal.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Majelis Partai X, Rinto Setiyawan menyatakan, pemerintah harus mengambil langkah nyata untuk mereformasi sistem kesehatan agar sejalan dengan amanat Pancasila dan kebutuhan rakyat.

"BPJS Kesehatan adalah wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam melindungi rakyatnya, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Namun, saat ini sistemnya masih jauh dari ideal," ujarnya.

Rinto menambahkan, persoalan BPJS Kesehatan ini seharusnya bisa menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah untuk bisa melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut.

"Partai X memandang bahwa pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan bertindak secara efektif, efisien, dan transparan, sebagaimana prinsip yang kami pegang," imbuhnya.

Kesenjangan dalam Sistem BPJS

Rinto menyoroti beberapa masalah utama dalam program BPJS, mulai dari defisit anggaran, ketimpangan akses layanan kesehatan di wilayah terpencil, hingga tumpang tindih regulasi. Ia menilai pemerintah perlu memprioritaskan penggunaan anggaran kesehatan untuk memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memastikan subsidi tepat sasaran.

"Masalah BPJS bukan sekadar soal anggaran, tetapi soal pengelolaan. Pemerintah harusnya memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar membawa rakyat menuju kesejahteraan, bukan sekadar menambal lubang sementara," katanya.

Lantas, Langkah Strategis Apa yang Harus Diambil Pemerintah?

Rinto mengusulkan beberapa langkah strategis yang harus diambil pemerintah untuk menyelesaikan persoalan BPJS, antara lain:

1. Penguatan Infrastruktur dan Sumber Daya Kesehatan: Pemerintah harus memastikan pemerataan fasilitas kesehatan, terutama di daerah terpencil yang selama ini kurang tersentuh.
2. Reformasi Sistem Birokrasi: Proses administrasi BPJS yang rumit harus disederhanakan agar lebih mudah diakses masyarakat.
3. Efisiensi Anggaran: Mengalokasikan anggaran kesehatan dengan lebih transparan dan memprioritaskan kebutuhan mendesak rakyat.
4. Kolaborasi Multi-Stakeholder: Mengundang partisipasi dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat dan sektor swasta, untuk memperkuat program kesehatan nasional.

Dikatakan Rinto, pengelolaan negara harus berbasis pada hikmat kebijaksanaan dan prinsip gotong royong. Dalam konteks BPJS, kolaborasi semua pihak adalah kunci keberhasilan.

Rinto juga menekankan pentingnya mengembalikan Pancasila sebagai landasan dalam setiap kebijakan pemerintah. "Sila kelima, yaitu Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, harus menjadi acuan utama. Tidak boleh ada lagi masyarakat yang terpinggirkan hanya karena keterbatasan sistem kesehatan," tegasnya.

Ketidakmampuan BPJS menanggung penuh biaya pengobatan adalah refleksi dari tantangan yang lebih besar dalam sistem kesehatan nasional. Karena itulah, Rinto mengharapkan pemerintah bisa segera mengambil langkah konkret untuk membenahi BPJS Kesehatan. "Kesejahteraan rakyat adalah tanggung jawab negara. Pemerintah tidak boleh mengabaikan ini. Sistem kesehatan di Indonesia benar-benar berpihak pada rakyat," tandasnya.