Berita

Bisnis atau Kepentingan Rakyat? Partai X Kritisi Danantara Kelola Pertamina

Pengelolaan PT Pertamina (Persero) oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) yang dijadwalkan mulai Maret 2025 menuai beragam respons. Informasi tersebut disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina fadjar Djoko Santoso.

Bahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia pun mendorong BPI Danantara untuk mendanadi pe,bangunan kilang minyak dan tempat penyimpanan bahan bakar minyak (BBM) di gelombang pertama nanti.

Pemerintah mengklaim langkah ini bertujuan meningkatkan laba dan dividen bagi negara. Namun, publik justru mempertanyakan transparansi dan akuntabilitasnya di tengah skandal dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023 yang merugikan negara hingga Rp 193,7 triliun lebih.

Skandal tersebut berkaitan dengan dugaan pengoplosan BBM jenis Pertalite menjadi Pertamax, yang mengakibatkan manipulasi harga dan merugikan rakyat secara luas. Kejaksaan Agung pun telah menetapkan tujuh tersangka dalam kasus ini, termasuk sejumlah petinggi Pertamina yang diduga terlibat dalam praktik ilegal terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang.

Merespons situasi ini, anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan, menyatakan sikap tegas terhadap pengelolaan Pertamina oleh Danantara.

"Kami menyoroti bahwa setiap kebijakan pengelolaan negara, termasuk pengalihan pengelolaan BUMN, harus berjalan secara efektif, efisien, dan transparan. Jangan sampai rakyat justru kembali dirugikan akibat keputusan yang tidak berpihak pada kepentingan mereka," ujarnya.

Rinto mengatakan, kasus dugaan korupsi senilai Rp 1.000 triliun ini mencerminkan buruknya tata kelola di Pertamina. Menurutnya, pengalihan ke Danantara harus diawasi dengan ketat agar tidak mengulang kesalahan lama.

"Rakyat menuntut keadilan! Tidak boleh ada lagi praktik-praktik mafia energi yang hanya menguntungkan segelintir orang. Jika Danantara tidak mampu menjalankan pengelolaan Pertamina dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, maka itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan rakyat," katanya.

Kritik Keras atas Danantara yang Kontroversial

Danantara sendiri bukan tanpa kontroversi. Badan ini diduga memiliki keterkaitan erat dengan kepentingan bisnis tertentu, yang menimbulkan kekhawatiran publik mengenai potensi konflik kepentingan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam pengelolaan aset negara.

Menurut Partai X, keberadaan Danantara harus dikawal dengan prinsip politik yang bersih dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

"Politik menurut Partai X adalah perjuangan untuk mendapatkan dan menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan guna mewujudkan keadilan serta kesejahteraan rakyat. Jika pengelolaan Pertamina hanya menjadi ladang bagi kelompok tertentu, maka ini bertentangan dengan prinsip dasar negara yang berdaulat," jelas Rinto.

Partai X menyerukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola BUMN, terutama dalam sektor energi. Rinto menegaskan, negara harus memastikan pengelolaan sumber daya nasional dilakukan oleh pihak yang kompeten dan tidak memiliki rekam jejak kontroversial.

"Jika pemerintah benar-benar ingin meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka kebijakan ini harus dijalankan dengan pengawasan ketat, audit yang transparan, serta partisipasi publik dalam mengawasi jalannya integrasi ini," pungkas Rinto.

Di tengah derasnya kritik publik dan polemik yang berkembang, pengalihan pengelolaan Pertamina ke Danantara kini menjadi ujian bagi pemerintahan saat ini. Akankah keputusan ini membawa perbaikan, atau justru memperdalam krisis kepercayaan terhadap pengelolaan sumber daya negara? Masyarakat menanti jawabannya.