Berita

Benarkah Kenaikan PPN Jadi 12% Dapat Membebani Rakyat?

Pemerintah berencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% di tengah kondisi ekonomi yang masih penuh tekanan. Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai kalangan, termasuk Partai X yang menilai langkah tersebut tidak sejalan dengan prinsip kesejahteraan masyarakat.

Rinto Setiyawan, anggota Majelis Tinggi Partai X, menyampaikan bahwa kenaikan PPN akan memberikan dampak signifikan terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.

“Kenaikan PPN ini akan langsung memengaruhi harga barang dan jasa. Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah yang menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kebutuhan pokok akan semakin terbebani. Kebijakan ini justru berpotensi memperbesar kesenjangan sosial dan melemahkan stabilitas ekonomi,” ujar Rinto dalam pernyataan resmi, Rabu (22/11).

Ia juga mengingatkan bahwa konsumsi rumah tangga, yang menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, kemungkinan besar akan tertekan akibat kenaikan PPN ini. “Ketika konsumsi turun, permintaan barang dan jasa ikut melemah. Ini bisa berdampak pada kelangsungan UMKM yang menjadi tulang punggung perekonomian kita. Tidak menutup kemungkinan akan terjadi pengurangan tenaga kerja hingga gelombang PHK,” tambahnya.

Partai X juga mempertanyakan efektivitas kebijakan ini dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Menurut Rinto, pemerintah seharusnya lebih fokus pada kebijakan fiskal yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Kami mendukung prinsip politik yang efektif dan efisien, yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Namun, langkah menaikkan PPN di saat ekonomi sedang tertekan ini tidak mencerminkan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan ini agar tidak justru memperparah kondisi masyarakat,” jelasnya.

Lebih lanjut, Partai X juga menyoroti transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Rinto menyebutkan bahwa dengan utang negara yang sudah mencapai Rp 8.000 triliun, alokasi anggaran seharusnya lebih diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

“Jika utang sebesar itu tidak dikelola dengan transparan dan tepat sasaran, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan semakin tergerus. Kebijakan fiskal yang adil dan transparan adalah kunci untuk mendapatkan dukungan rakyat,” tegas Rinto.

Partai X menyerukan agar pemerintah meninjau ulang rencana kenaikan PPN ini dan mempertimbangkan kebijakan alternatif yang lebih pro-rakyat. “Kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama. Kenaikan PPN bukanlah solusi yang tepat di tengah tekanan ekonomi seperti saat ini,” tutup Rinto.

Rencana kenaikan PPN yang tertuang dalam agenda kebijakan fiskal pemerintah akan mulai dibahas dalam sidang paripurna DPR minggu depan. Sementara itu, Partai X bersama sejumlah pihak menyatakan akan terus memperjuangkan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat.