Berita

Akuisisi Sritex oleh BUMN: Solusi atau Ancaman bagi Ekonomi Nasional?

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mempertimbangkan akuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang pada 1 Maret 2025 memutuskan berhenti beroperasi karena pailit. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Yassierli mengungkapkan, ada beberapa kandidat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berpotensi untuk mengambil alih Sritex untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.

Langkah ini dianggap sebagai strategi untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil dalam negeri dan melindungi ribuan pekerja yang bergantung pada Sritex. “Saya nggak bisa cerita (BUMN yang akan mengakuisisi PT Sritex), tapi saya dengar ada. Sudah ada beberapa kandidat ya. Nanti akan diproses di curator,” ujarnya dikutip dari Kompas.com

Namun, kebijakan ini memunculkan perdebatan mengenai efektivitas pengelolaan aset negara, dampak terhadap persaingan usaha, serta potensi beban keuangan bagi BUMN yang akan mengambil alih.

Partai X: Pemerintah Harus Bertindak Transparan dan Bertanggung Jawab

Menanggapi rencana ini, Direktur X-Institute, Prayogi R Saputra menekankan, tugas utama pemerintah adalah melindungi rakyat, melayani rakyat, dan mengatur rakyat. Oleh karena itu, setiap kebijakan, terutama yang menyangkut aset strategis nasional, harus dilakukan dengan transparansi dan mempertimbangkan kepentingan rakyat secara luas.

Menurut Prayogi, pengambilalihan Sritex oleh BUMN bukanlah solusi satu-satunya untuk menyelamatkan industri tekstil. "Negara harus memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya langkah jangka pendek yang berisiko menjadi beban bagi keuangan negara, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi sektor industri dan tenaga kerja," katanya.

Selain itu, Partai X menegaskan, kebijakan negara harus selalu didasarkan pada efektivitas, efisiensi, dan transparansi, sebagaimana diamanatkan dalam prinsip partai. Pemerintah, sebagai bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan, harus menjalankan mandatnya dengan penuh tanggung jawab agar tidak mengorbankan kepentingan masyarakat luas.

"Negara harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak sekadar menjadi langkah jangka pendek yang justru merugikan ekonomi nasional dalam jangka panjang. Pemerintah, sebagai bagian kecil dari rakyat yang diberi kewenangan, harus bertindak transparan dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan strategis,” imbuhnya.

Kritik terhadap Model Penyelesaian Krisis Industri

Partai X menyoroti, penyelesaian masalah industri tekstil tidak boleh hanya mengandalkan intervensi negara dalam bentuk akuisisi, melainkan harus berorientasi pada peningkatan daya saing industri. Kebijakan yang mendukung iklim usaha, memberikan insentif kepada industri strategis, serta memastikan keadilan dalam persaingan usaha harus menjadi prioritas utama.

"Negara seharusnya tidak hanya berperan sebagai penyelamat perusahaan yang gagal, tetapi juga sebagai perancang kebijakan yang memungkinkan semua industri berkembang secara sehat dan mandiri," jelas Prayogi.

Menurut Partai X, sejahtera adalah kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan, dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, langkah pemerintah harus diarahkan pada upaya yang menciptakan kesejahteraan yang merata. “Jadi, bukan sekadar menyelamatkan satu perusahaan dengan mengorbankan stabilitas ekonomi secara keseluruhan,” tegas Prayogi

Partai X: Kajian Mendalam dan Keterbukaan dalam Kebijakan

Sebagai partai yang mengedepankan kepentingan rakyat, Partai X menyerukan kepada pemerintah agar melakukan kajian mendalam sebelum mengambil keputusan strategis ini. Akuisisi Sritex harus mempertimbangkan dampak jangka panjang, baik bagi ekonomi negara maupun keberlanjutan industri tekstil nasional.

Partai X juga menuntut agar kebijakan ini dilakukan secara transparan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pelaku industri dan pekerja, guna memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, Partai X menyatakan, pemerintah harus bertindak sebagai negarawan sejati bijaksana, berwibawa, dan visioner dalam setiap kebijakan yang diambil. “Karena pada akhirnya, keberhasilan sebuah pemerintahan diukur dari sejauh mana ia mampu mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar menyelamatkan satu entitas bisnis semata,” pungkas Prayogi.