Berita

Ada Potensi Fraud di Program Makan Gratis, Partai X Desak Audit Terbuka

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pemerintah tengah diterpa isu tidak sedap menyusul adanya laporan mengenai potensi fraud dalam pelaksanaannya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan menindaklanjuti laporan mengenai indikasi penyimpangan anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara.

Menanggapi hal ini, anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan secara tegas menyatakan perlunya transparansi dan pengawasan yang lebih ketat dalam program tersebut. Menurutnya, indikasi fraud yang mencuat menunjukkan adanya kelemahan serius dalam tata kelola anggaran.

"Program MBG seharusnya menjadi solusi untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama kelompok rentan. Namun, dengan adanya dugaan penyimpangan ini, kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terbuka dan memberikan penjelasan yang transparan kepada publik," tegasnya.

Rinto menilai, dugaan penyimpangan dalam program ini sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip Partai X yang mengedepankan efektivitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan kewenangan. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas dalam setiap program pemerintah untuk menjaga kepercayaan publik.

“Pemerintah itu seharusnya bisa menjalankan kewenangan secara efektif, efisien, dan transparan. Kalau sampai ada laporan potensi fraud, ini berarti sudah tidak sesuai,” katanya.

Munculnya laporan potensi fraud pada program MBG ini didasari dari perbedaan mencolok antara data penerima manfaat di lapangan dan laporan resmi pemerintah. Hal ini kemudian menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas program tersebut. Terlebih, muncul juga infoemasi mengenai ketidakjelasan lokasi penerima manfaat yang diduga sengaja dikaburkan.

Karena hal itu, Rinto mendesak pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG. Menurutnya, anggaran yang tidak dikelola dengan baik hanya akan memperburuk kondisi kesejahteraan rakyat.

"Kita bicara soal uang rakyat yang harus digunakan secara tepat sasaran. Kegagalan dalam pengelolaan anggaran ini bisa memperparah ketimpangan sosial. Kami meminta KPK untuk mengusut tuntas hal ini dan mengungkap jika memang ada pihak-pihak yang terlibat," ungkapnya.

Lebih lanjut, Rinto menambahkan, pemerintah seharusnya tidak hanya fokus pada pencitraan program, tetapi benar-benar memperhatikan efektivitas dan dampaknya bagi masyarakat.

Dengan mencuatnya laporan tersebut, publik tentu berharap ada langkah cepat dan tepat dari pemerintah untuk memperbaiki sistem pengawasan anggaran serta memastikan program-program sosial berjalan sesuai tujuan.

“Ini sekaligus bisa menjadi ujian bagi pemerintah untuk menjalankan komitmennya dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara,” pungkasnya.