Berita

5 PMI Jadi Korban Penembakan di Malaysia, Partai X Desak Aksi Cepat Pemerintah

Tragedi kekerasan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali terjadi. Lima PMI di Selangor, Malaysia, menjadi korban penembakan oleh aparat keamanan setempat pada jumat (24/1/2025) lalu.

Peristiwa ini mengakibatkan satu orang meninggal dunia, sementara empat lainnya mengalami luka berat dan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Lantas, bagiamana langkah pemerintah mengusut kejadian tersebut?

Menanggapi kejadian ini, Anggota Majelis Tinggi Partai X, Rinto Setiyawan mengecam keras tindakan represif terhadap para pekerja migran Indonesia. Ia menegaskan, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dalam memberikan perlindungan bagi PMI yang bekerja di luar negeri.

"Kasus ini adalah bukti nyata bahwa perlindungan bagi PMI masih sangat lemah. Pemerintah Indonesia tidak bisa terus-menerus membiarkan rakyatnya menjadi korban kekerasan di luar negeri. Kami mendesak agar dilakukan investigasi menyeluruh atas insiden ini," ujarnya.

Kasus ini seakan menambah daftar panjang kekerasan terhadap PMI, khususnya di Malaysia. Berdasarkan laporan, kelima PMI tersebut diduga menjadi target operasi kepolisian Malaysia yang mengklaim mereka sebagai imigran ilegal. Sayangnya, tindakan represif ini justru mengorbankan nyawa dan mengancam hak asasi manusia para pekerja migran yang berjuang demi kehidupan yang lebih baik.

Peristiwa ini menjadi sorotan besar mengingat Malaysia adalah salah satu tujuan utama PMI. Namun, perlakuan buruk terhadap mereka kerap terjadi, mulai dari eksploitasi tenaga kerja, gaji yang tidak dibayarkan, hingga kekerasan fisik yang berujung pada kematian.

Rinto menegaskan, kasus penembakan PMI ini bertentangan dengan prinsip keadilan sosial yang seharusnya menjadi hak setiap warga negara, baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam hal ini, Rinto meminta pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai pelindung rakyat.

“Jika pemerintah gagal melindungi warga negaranya, maka diperlukan perombakan kebijakan yang lebih tegas dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan hanya kepentingan elite,” tegas Rinto.

Apalagi, kasus kekerasan terhadap PMI di luar negeri bukan hanya sekali ini terjadi. Menurut Rinto Setiyawan, pemerintah seharusnya lebih proaktif dalam menjamin keselamatan para pekerja migran dengan memperketat pengawasan serta meningkatkan hubungan diplomatik dengan negara-negara tujuan PMI.

"Kita butuh kebijakan yang lebih tegas. Pemerintah harus memastikan bahwa perjanjian bilateral antara Indonesia dan Malaysia benar-benar mengakomodasi perlindungan bagi PMI. Tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini di masa depan," katanya.

Lebih jauh, atas kejadian penembakan di Malaysia tersebut, Rinto mengharapkan dengan segera agar pemerintah bisa mengambil langkah diplomasi dengan pemerintah Malaysia untuk meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini. Indonesia harus menunjukkan sikap tegas dalam melindungi setiap warganya yang bekerja di luar negeri.

Kemudian, dikatakan Rinto, Indonesia juga harus menuntut penyelidikan yang transparan dan adil terhadap insiden ini. Pelaku yang bertanggung jawab atas penembakan PMI harus diproses secara hukum sesuai standar internasional.

Pemerintah, menurut Rinto juga perlu memperketat regulasi perlindungan PMI dengan memastikan adanya perjanjian bilateral yang kuat, termasuk hak perlindungan hukum, fasilitas pengaduan, serta jalur advokasi bagi PMI yang mengalami kekerasan atau eksploitasi.

“Kami juga mengusulkan pembentukan badan khusus yang menangani perlindungan PMI secara langsung, dengan akses cepat terhadap bantuan hukum dan diplomasi internasional. Ini bisa menjadi salah satu cara pemerintah dalam melindungi hak-hak PMI. Negara harus hadir dan memastikan keadilan bagi seluruh rakyatnya, tanpa terkecuali,” tandasnya.